PKS: Tak Perlu Tersinggung dengan SBY yang Mengkritisi Pemilu

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono Yudoyono (SBY), ada upaya untuk ngotori Pemilu 2024, cukup beralasan. Pihak lain tak perlu tersinggung atau 'baper'.

Mardani Ali Sera menilai kekhawatiran Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan hal yang bagus untuk diwaspadai demi mencegah kecurangan Pilpres 2024.

Apalagi, menurutnya, bila isu presiden tiga periode atau presiden yang ingin maju menjadi calon wakil presiden (cawapres) masih ada di tengah masyarakat.

"Pernyataan Pak SBY bahwa ada peluang pemilu tidak jujur bagus sekali, membuat kita semua waspada karena di lapangan memang masih ditemukan kecurangan. Apalagi, kalau ada isu tiga periode kah, ada isu wapres kah isu macam macam justru semua harus waspada," kata Mardani lewat videonya, dikutip Selasa 20 Septber 2022.

Ia menduga kemungkinan ada aktor atau usaha untuk membuat Pemilu 2024 tidak berjalan secara jujur dan adil. "Pak SBY bagus peringatan buat kita semua," ucap Mardani.

Sebelumnya, SBY mengatakan ada informasi Pemilu 2024 akan dibuat tidak adil dan jujur. Dia menyebut ada kemungkinan Pilpres 2024 diarahkan hanya diikuti dua kandidat. SBY pun memutuskan untuk turun gunung pada pemilu mendatang. Dia ingin memastikan pemilu tidak dicurangi.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangengmenyebut pernyataan SBYsoal kekhawatiran praktik kecurangan di Pemilu 2024 berasal dari orang tepercaya. Namun ia tidak membeberkan secara gamblang.

"Info yang disampaikan ke Pak SBY dan dari orang dipercayalah. Orang itu dengar langsung," kata Andi dalam catatan yang diyerima Ngopibareng.id Senin 19 September 2022 malam.

Andi juga mengaku menerima informasi upaya penjegalan AniesBaswedan maju di pencalonan presiden 2024 akan dilakukan lewat instrumen hukum.

"Kami mendapat informasi tentang hal itu, melakukan, menjegal calon-calon tertentu dengan instrumen hukum misalnya," kata Andi.

Sebagai partai oposisi, Andi menyebut informasi itu memang harus diungkap. Dengan begitu, dia berharap upaya tersebut tak akan terjadi.

Andi menambahkan penolakan Partai Demokrat terhadap upaya penjegalan Anies dilakukan sama halnya saat pihaknya menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Termasuk isu pencalonan Jokowi sebagai calon wakil presiden di 2024. "Mudah-mudahan diurungkan niatnya, kan kadang-kadang test the water, yang begitu begitu, kalau ga ada perlawanan, kalau semua diem-diem aja ya jalan terus dia," katanya.

Selain kabar penjegalan Anies di pencalonan presiden, Andi mengaku pihaknya juga menerima kabar upaya skenario agar Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon.

Partai Demokrat berharap agar Pemilu dan Pilpres 2024 berjalan seperti Pilpres 2004 dan 2009. Kala itu, kata Andi, pilpres diikuti hingga tiga hingga lima pasangan calon.

"Sekarang juga bisa. Presidential Treshold 20 persen kan bisa empat pasang. PDIP bisa jalan sendiri, Prabowo-PKB, lalu KIB, kami pun bangun sedang membangun koalisi bersama Nasdem dan PKS walau dalam proses," katanya.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat itu mengatakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak akan menjadi king maker atau penentu keputusan politik dalam Pilpres 2024.

Andi menyebut keputusan politik Partai Demokrat sepenuhnya akan diserahkan kepada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurutnya, AHY akan menjadi panglima menggantikan SBY.

"Enggak lagi, Pak SBY enggak lagi king maker, tapi semuanya diserahkan panglimanya dengan Ketua Umum AHY," kata Andi.