PKB Belum Buka Penjaringan Bacawali, Tapi Ini Syaratnya
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum memastikan kapan akan membuka penjaringan atau pendaftaran Bakal Calon Wali Kota Surabaya dalam Pilkada serentak 2020.
Hal tersebut dikarenakan PKB sadar diri mengenai posisi mereka yang hanya memiliki lima kursi di DPRD Kota Surabaya.
"Masih sangat tipis ya peluangnya (membuka penjaringan). Intinya belum terjadi, kita belum buka karena gak cukup untuk memberangkatkan calon sendiri," kata Ketua DPC PKB Surabaya, Musyafak Rouf kepada ngopibareng.id, Senin 4 November 2019.
Menurut Musyafak, bila partainya tergesah-gesah membuka penjaringan, maka akn menjadi bumerang tersendiri bagi PKB. Musyafak menyebut PKB Surabaya baru berani membuka penjaringan ketika sudah berkoalisi dengan partai lainnya, sehingga memenuhi syarat untuk mengusung Bacawali.
Adapun, kriteria khusus yang diminta PKB kepada Bacawali di antaranya harus figur yang mewakili milenial.
"Jadi ya karena Surabaya metropolitan dan kebanyakan kelompok milenial usia 17-35 tahun dan disitu kelompok yang aktif untuk bisa menentukan pemimpin, kita harus ikuti ya mesti milenial," kata Musyafak.
"Kedua bacawali harus tahu apa yang dilakukan pemerintah sebelumnya untuk dipertahankan atau bahkan ditingkatkan (kinerjanya). Kalau bukan orang pekerja keras, bisa mundur Surabaya nanti," lanjutnya.
Syarat yang terakhir menurut Musyafak harus ada figur perempuan dalam pasangan Cawali dan Cawawali. Hal itu dikatakan Musyafak, karena saat ini sedang trennya perempuan menjadi pemimpin.
"Seperti Jatim (Khofifah), Surabaya (Risma), Jombang (Munjidah). Nah perempuan ini alias emak-emak lagi aktif datang ke TPS, jadi kalau mas Hanif mau ke Surabaya wakilnya ya harus perempuan," ujar Musyafak.
Musyafak menambahkan, figur pemimpin perempuan ia yakini tidak mudah ditunggangi oleh kepentingan politik.
"Figur perempuan itu tidak mudah terkontaminasi oleh arus perubahan pola hidup, karena mereka terbatas langkah-langkah dan geraknya, seperti tidak terkena money politik sehingga tidak mudah terpengaruh, tapi tetap optimal kerjanya," ucapnya.
Adapun kata Musyafak, PKB kali ini ingin mengutamakan kader sendiri untuk diusung dalam Pilwali Surabaya 2020.
"Kita ini berkali-kali usung non-kader setelah itu ya lembek. Semisal kayak untuk kepentingan organisasi mengecewakan sehingga ada garis yang diinstruksikan DPP yang diutamakan adalah kader, dengan catatan dia memiliki elektabilitas, akuntabilitas yang mumpuni serta visinya bagus," pungkasnya.