Pimpinan MPR dan DPD Bahas Rencana Hidupkan Kembali GBHN

Sidang Tahunan MPR RI yang akan digelar Senin, 16 Agustus 2021 akan menjadi momentum bagi MPR RI untuk menyampaikan pesan kebangsaan, khususnya dalam penanggulangan pandemi Covid-19 tidak boleh hanya fokus pada aspek kesehatan dan aspek ekonomi. Tapi juga menyertakan aspek penguatan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal itu disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat memimpin rapat gabungan antara MPR dengan DPD, Selasa, 10 Agustus 2021.

Selain bahas persiapan Sidang Tahunan MPR RI, pada bulan Agustus 2021 MPR RI juga memiliki dua agenda penting lainnya. Yakni Peringatan Hari Konstitusi dan Peringatan Hari Lahir MPR.

Pada rapat pimpinan MPR 27 Juli telah disepakati, peringatan Hari Konstitusi yang biasa diperingati setiap 18 Agustus dan hari lahir MPR yang diperingati setiap 29 Agustus tahun ini karena pandemi Covid-19, akan diselenggarakan secara bersamaan pada Rabu, 18 Agustus 2021, pukul 10.00 WIB.

"MPR RI berharap, Presiden Joko Widodo juga bisa hadir dalam peringatan Hari Konstitusi dan HUT MPR RI. Di tanggal 18 Agustus inilah secara yuridis konstitusional negara Indonesia dilahirkan. Pada tanggal ini pulalah cita negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta Pancasila sebagai dasar dan ideologi, serta tujuan negara Indonesia merdeka ditetapkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945," kata Bamsoet, sapaannya.

Peringatan Hari Konstitusi harus menjadi momentum kebangsaan untuk melakukan evaluasi terhadap sistem ketatanegaraan. Khususnya terkait ketiadaan haluan negara sebagai bintang penunjuk arah pembangunan nasional.

Atas dasar evaluasi itulah, MPR RI kini sedang melakukan kajian menghidupkan kembali haluan negara dengan nomenklatur Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). 

"Kehadiran Presiden dalam peringatan Hari Konstitusi dianggap sangat penting. Di forum tersebut presiden bisa menyampaikan pandangan pemerintah terhadap rencana MPR RI menghadirkan PPHN. Dengan demikian bisa terjadi kesepahaman antara MPR RI dengan pemerintah terkait PPHN. Kesepahaman tersebut sangat penting, sehingga kedepannya Indonesia tidak lagi terombang-ambing dalam melakukan pembangunan nasional," Bamsoet.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI, Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato laporan kinerja lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selama setahun terakhir. Sehingga rakyat bisa mendengarkan sekaligus mengevaluasi kinerja kelembagaan pemerintahan atau lembaga negara.

"Jumlah undangan Sidang Tahunan MPR RI mencapai 1.125 undangan. Terdiri dari 60 undangan hadir secara fisik, 975 hadir secara virtual, dan 90 undangan streaming.

Undangan yang hadir secxara fisik antara lain Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Koordinator, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Sekretaris Kabinet, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas, Panglima TNI, dan Kapolri. Serta Ketua BPK, Ketua MA, Ketua MK, dan Ketua KY," kata Bamsoet.

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI secara luring dan daring, antara lain Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarifuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.