Pilwali Surabaya, Ketua DPRD Imbau Warga Tolak Politik Uang

Menjelang pelaksanaan Pilkada Surabaya 2020 pada 9 Desember esok, Ketua DPRD kota Surabaya mengimbau agar warga tegas menolak politik uang dan tetap patuh pada protokol kesehatan Covid-19 yang sudah ditetapkan.

Ia meminta warga di perumahan masing-masing untuk gotong-royong dan bekerja sama dalam menghalau terjadinya politik uang atau transaksional di Pilwali Surabaya.

"Mari kita jaga kampung atau perumahan dengan beronda, patroli, siskamling. Kita halau upaya pihak-pihak tertentu yang ingin menebar uang untuk membeli suara warga,” kata Awi, sapaan akrabnya, Senin 7 Desember 2020.

Awi juga mengatakan, jika warga menemukan indikasi politik uang agar segera melaporkannya ke Polrestabes Surabaya ataupun Bawaslu. Sebab, itu adalah cara yang bisa dilakukan masyarakat untuk menghentikan politik uang di gelaran politik masa depan.

"Kami yakin rakyat Surabaya tidak akan mempan dengan praktik politik uang. Kita tunjukkan bersama bahwa kekuatan uang yang ingin menghentikan berbagai program pembangunan Surabaya tidak akan bisa memenangkan kompetisi politik ini,” katanya.

Imbauan Adi bukan bualan belaka. Hal itu diperkuat dengan adanya imbauan khusus dari pihak kepolisian Polrestabes Surabaya yang telah mengumumkan sayembara bagi warga yang berhasil menemukan praktik politik uang, akan diberi imbalan berupa uang sebesar Rp 5.000.000.

"Mari kita hentikan politik uang, dan juga kita taati protokol kesehatan Covid-19 di Pilkada kali ini. Taati 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun. Ini sangat berarti untuk masa depan politik kita dan juga sangat berarti untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 di Surabaya," tutupnya.