Pilot Project Digitalisasi Bansos Dimulai Bulan Depan di Banyuwangi
Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) secara nasional segera dimulai pada September 2025. Banyuwangi terpilih sebagai pilot project penyempurnaan digitalisasi Bansos ini. Saat ini, digitalisasi Bansos ini sedang dalam proses finalisasi.
Dalam rangka finalisasi digitalisasi Bansos ini, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani melakukan rapat koordinasi bersama 20 kementerian dan lembaga di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Selasa, 26 Agustus 2025.
Rapat dipimpin Ketua DEN yang juga menjadi Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan. Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025.
Finalisasi ini hadiri empat menteri. Masing-masing Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menpan RB Rini Widyantini, Menkomdigi Meutya Hafid, dan Menteri Bappenas Rachmat Pambudy. Hadir pula Wamensesneg Juri Ardiantoro, Wamendagri Bima Arya, Wamen BUMN Kartiko Wirjoatmodjo, Wamen Hukum Edward Omar, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dan sejumlah lembaga terkait.
Digitalisasi Bansos ini akan diluncurkan perdana pada September 2025. Banyuwangi terpilih sebagai pilot project program ini.
“Nanti bulan September minggu ketiga, kami sudah mulai pilot project di Banyuwangi. Rencananya Presiden Prabowo Subianto akan datang sendiri,” kata Luhut Binsar Pandjaitan.
Sistem digital itu ini, untuk meningkatkan akurasi penyaluran dengan menurunkan inclusion dan exclusion error, memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Digitalisasi Bansos ini memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri.
Proses back-end nantinya akan berjalan otomatis dengan verifikasi data lintas lembaga, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI–Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat.
Digitalisasi Bansos itu, menurut Luhut, akan berkontribusi dalam penghematan anggaran hingga lebih dari Rp500 triliun. Sebab sistem akan membuat penerima bansos menjadi tepat sasaran.
“Dan ingat, bansos itu bisa berdampak 0,3 persen sampai 0,4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Luhut mengatakan, setelah diterapkan di Banyuwangi, penerapan digitalisasi bansos akan diperluas ke daerah lain. Komite akan melihat perkembangan hingga Desember mendatang sambil mensosialisasikan ke kabupaten/kota lainnya. Agar daerah lain bisa bersiap untuk mengimplementasikan sistem bansos digital.
“Kalau Banyuwangi sampai Oktober-Desember bagus, nanti pada Januari 2026 Presiden bisa mencanangkan secara nasional,” tuturnya.
Bupati Ipuk mengapresiasi kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat pada Banyuwangi. Ipuk berkomitmen akan semaksimal mungkin untuk mewujudkan pemerintahan digital.
“Kami telah mengupayakan transformasi digital sejak 2012. Bahkan, hingga ke level desa/ kelurahan dengan memasang fiber optic sebagai infrastruktur utama. Ini menjadi kebanggaan sekaligus tantangan bagi Banyuwangi. Saya kira dengan digitalisasi akan lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Untuk mendukung program tersebut, Banyuwangi telah menyiapkan Inovasi Banyuwangi One ID. Sistem ini dapat mengakses berbagai layanan yang berbasis pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui aplikasi Smart Kampung.
“Ini telah terintegrasi dan siap untuk disatukan dalam Data Tunggal Sensus Ekonomi Nasional,” ujarnya.