Perusahaan Swasta pun Diminta WFH hingga Minggu Depan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengimbau para pengusaha untuk ikut menerapkan anjuran work from home (WFH) selama seminggu ke depan kepada para pekerjanya. Pegawai swasta juga dianjurkan untuk melakukan bekerja dari rumah atau WFH.

Kebijakan itu dilakukan untuk mengurai kemacetan pada saat arus balik. Anjuran WFH selama seminggu ke depan ini sudah dilakukan oleh semua PNS.

Kini, Ida juga meminta pengusaha mau melakukan anjuran itu agar para pekerja yang mudik lebaran bisa menghindari tanggal-tanggal puncak arus balik saat kembali dari kampung halaman.

"Sistem ini tentunya sudah cukup familiar bagi kita di mana pengaturan ini pernah bersama-sama kita lakukan selama pandemi COVID-19. Sistem ini bisa diterapkan sementara waktu guna menghindari kepadatan puncak arus balik," kata Ida dalam keterangan tertulis Senin 9 Mei 2022.

Dialog Dibutuhkan

Menurut Ida, upaya ini dapat diwujudkan melalui dialog, komunikasi, dan koordinasi yang intensif antara pengusaha dan pekerja atau buruh.

Secara substansi sistem WFH dinilai sudah tidak asing, sistem bekerja ini dapat memberikan kesempatan bagi pekerja untuk melakukan pekerjaan secara remote tanpa perlu ke kantor.

"Namun begitu, sekali lagi, pelaksanaannya tentu berdasarkan atas kesepakatan bersama dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku," tegas Ida.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo meminta agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) melaksanakan WFH selama seminggu setelah puncak arus balik pada 8 Mei 2022. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi kepadatan yang diprediksi terjadi selama arus balik.

Berdasarkan arahan Menteri PAN-RB, kemungkinan berakhirnya pelaksanaan WFH bagi PNS bertepatan dengan long weekend peringatan Hari Raya Waisak yang jatuh pada Senin tanggal 16 Mei. Artinya PNS akan kembali ngantor setelah long weekend di tanggal tersebut.

Imbauan WFH untuk PNS merupakan tanggapan dari saran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang memprediksi akan terjadi kemacetan selama arus balik 2022.

"Saya setuju dengan pendapat Kapolri agar instansi pemerintah menerapkan kebijakan WFH. Seluruh PPK diharapkan mengatur pembagian jadwal agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan," ujar Tjahjo dalam keterangannya.

Komentar Apindo

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Nurjaman menegaskan anjuran pemerintah ini akan sulit diberlakukan. Menurutnya, mayoritas sektor usaha justru tak bisa melakukannya. Sektor-sektor industri dan pabrik misalnya, semua pekerjaan harus dikerjakan langsung di tempat.

"Kalau untuk dunia usaha nggak mungkin bisa WFH semuanya. Nggak mungkin bisa. Bagi pengusaha, kami pasti tanggal 9 akan bekerja seperti biasanya," ungkap Nurjaman.

"Kami dari Apindo nggak bisa jamin semua pekerja swasta bisa WFH," tegasnya.

Pihaknya sendiri tak melarang bila ada pelaku usaha yang mau menerapkan WFH kepada pegawainya. Bila ada pekerjaan yang memang bisa diselesaikan secara fleksibel di mana pun tempatnya sah-sah saja untuk WFH.

"Soal anjuran ini kalau ada perusahaan yang memang bisa WFH, ya kami no problem. Kalau yang nggak bisa dihindari ya kami nggak bisa di-WFH-kan," ujar Nurjaman.