Pertimbangkan Daerah Tunda Pilkada, Ini Solusi Terbaik

Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) serentak akan berlangsung pada 9 Desember 2020, yang diawali kampanye pada 28 September. Mulai timbul pro-kontra antara mereka yang menghendaki terus berlanjutnya Pilkada dengan alasan yang bersifat politis, dengan mereka yangg menginginkan pemerintah tinjau-ulang hari "H" pelaksanaan Pemilu karena alasan kemanusiaan dan kesehatan.

Persoalannya memang rumit karena kecenderungan Corona tetap tinggi, internasional dan nasional. Secara internasional Amerika Serikat yang positif Corona sudah mencapai angka lebih dari 6 juta jiwa, India ditempat kedua mencapai lebih dari 5 juta jiwa, Brasilia tempat ketiga hampir 5 juta jiwa. Sejumlah kota di Indonesia juga ada yang berstatus merah dan ada yang cenderung menuju hitam.

Problem yang dihadapi dunia boleh dikatakan tidak jauh berbeda jika harus melaksakan pemilu nasional atau lokal pada saat ini. Amerika Serikat yang akan menyelenggarakan Pilpres pada 4 November 2020 , konon akan melaksanakan Pilpres dengan memanfaatkan saluran Kantor Pos. Meskipun hal itu menimbulkan juga pro dan kontra tetapi teknis bisa dipertanggung jawabkan.

Bagaimana dengan Indonesia?

Kalau pemerintah bersikukuh menyelenggarakan Pilkada secara serentak dengan mengabaikan kondisi tingkat (ekskalasi, Red) Corona, maka jika timbul korban jiwa cukup besar kemungkinan menimbulkan risiko politik yang tidak bisa dianggap ringan. Persoalan politiknya itu berada pada level grassroot (arus bawah, Red), bukan pada level parlemen karena mayoritas partai tergabung dalam pemerintah.

Di tengah situasi ekonomi yang fluktuatif dan kecenderungan Corona yang cukup tnggi, maka sebaiknya pemerintah memperhitungkan kembali daerah atau kota mana yang masih cukup aman bagi Pilkada. Demikian pula kota atau daerah mana yang harus menundanya. Keputusan harus dilakukan sebelum tanggal 26 September 2020 saat awal mulainya kampanye.