Pertemuan Internasional Ditunda, Wiranto Nyatakan Delegasi Negara Asing Aman dari Gempa
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jenderal TNI (Purnawirawan) Wiranto, menegaskan, para tamu undangan dari delegasi sejumlah negara, aman dari gempa Bumi berkekuatan 7,0 pada skala Richter di Lombok Utara, NTB, yang terjadi sekitar pukul 18.46 WIB, Minggu, 5 Agustus 2018.
Bahkan, dia memutuskan untuk menunda pertemuan regional penanggulangan terorisme yang sedianya akan dilakukan pada Senin (6/8).
"Semua tamu delegasi yang akan mengikuti pertemuan selamat. Dan karena ada gempa Bumi, kami putuskan untuk menunda pertemuan Sub Regional yang membahas mengenai masalah terorisme dan mempersilahkan semua tamu untuk kembali ke negara masing-masing," ujar Wiranto di Lombok, NTB, seperti dikutip dalam siaran persnya.
Wiranto menceritakan, saat gempa Bumi terjadi, mereka tengah menikmati jamuan santap malam resmi menyambut para delegasi. Namun sekonyong-konyong, saat mereka tengah santap malam itu, terjadi gempa Bumi. Saat itu waktu menunjukkan pukul 19.46 WITA. "Semua tamu delegasi selamat," kata Wiranto.
Keberadaan Menkopolhukam Wiranto di Lombok akan membuka pertemuan internasional tentang kontraterorisme bertema "Sub Regional Meeting on Counter Terrorism" yang sedianya berlangsung pada Senin, 6 Agustus 2018.
"Kami putuskan untuk menunda pertemuan yang membahas mengenai masalah terorisme dan mempersilahkan semua tamu untuk kembali ke negara masing-masing," ujar Wiranto.
Wiranto menuturkan, ketika gempa terjadi, sedang berlangsung gala dinner menyambut para delegasi. Semua anggota delegasi selamat dari peristiwa tersebut. Wiranto menuturkan, untuk acara hari ini sudah ada pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton.
"Pertemuan dengan Menteri Dutton sudah dibahas beberapa isu yang mendalam dan kami juga sudah menghasilkan joint communique yang menekankan pentingnya kerja sama kedua negara," kata mantan Panglima ABRI ini. Selain itu juga ada pertemuan bilateral dengan NSA Myanmar, menteri dalam negeri Singapura dan menteri hukum Selandia Baru. (ant/wit)