Walikota Malang Tolak Rencana Perpanjangan PPKM Darurat

Wacana perpanjangan PPKM darurat selama 6 pekan oleh pemerintah pusat bakal ditolak Walikota Malang. Menurut Walikota Sutiaji, perpanjangan PPKM Darurat akan berdampak pada kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

"Kalau menurut saya, jelas tidak mau meneruskan (PPKM darurat), karena jelas tatanan ekonomi sosial yang kena imbasnya," ujarnya usai Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di Balaikota Malang, Rabu 14 Juli 2021.

Meski begitu hingga saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Malang masih belum menerima surat resmi dari pemerintah pusat terkait perpanjangan masa PPKM darurat. "Sampai sekarang kami belum menerima surat edaran soal itu (perpanjangan PPKM darurat)," katanya.

Sutiaji mengatakan, memang tidak menutup kemungkinan masa PPKM darurat bisa diperpanjang oleh pemerintah pusat jika mobilitas masyarakat masih tinggi. Maka ujarnya, wacana perpanjangan PPKM darurat ini adalah merupakan bentuk peringatan dari pemerintah pusat.

"Wacana skema perpanjangan PPKM darurat itu saya artikan sebagai warning dari pemerintah pusat kepada orang-orang yang belum tertib," katanya.

Lanjut Sutiaji, diperpanjang atau tidak PPKM darurat tergantung dari tingkat kedisiplinan masyarakat untuk mematuhi aturan yang ada dalam kebijakan tersebut. Sebab, penerapan PPKM darurat merupakan instruksi langsung dari pemerintah pusat.

"Jadi, kalau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dulu kami daerah yang mengajukan. Kami sendiri yang menentukan. Tapi ini PPKM darurat dari pemerintah pusat. Jadi, mereka yang menilai sendiri," ujarnya.

Diketahui, pemerintah pusat mengeluarkan wacana akan memperpanjang PPKM Darurat selama 6 pekan. Wacana perpanjangan PPKM Darurat ini tertuang dalam paparan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, saat hadiri Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin 12 Juli 2021 kemarin.