Pergantian Nama Bandara Lombok Disambut Baper Elit Demokrat
Pergantian nama Bandara Internasional Lombok menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid menuai polemik. Pergantian nama ini menyulut reaksi kemarahan para elit kader Partai Demokrat.
Mereka beranggapan, pergantian nama akan menghilangkan jasa Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono yang telah meresmikan bandara tersebut pada tahun 2011. Bahkan para elit Demokrat kawatir pergantian itu akan menghilangkan prasasti tandatangan SBY dan digantikan dengan prasasti baru bertandatangan Presiden Joko Widodo.
"Pak Jokowi, apakah Anda tidak punya rasa malu mengganti prasasti Bandara Lombok dengan prasasti baru bertanda tangan Anda?" tulis Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief di twitter sambil mengunggah video saat SBY meresmikan Bandara Lombok di 2011.
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Kepala Divisi Advokasi Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean. "Jokowi jangan coba-coba menghilangkan jejak sejarah Bandara Lombok. Jokowi jangan jadi musuh sejarah," ujarnya.
Tak ketinggalan, SBY juga memberikan tanggapan yang disebarkan oleh Kepala Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari kepada media pada Rabu 12 September 2018.
Berikut pernyataan SBY:
Saya yakin Pak Jokowi akan menghormati karya dan capaian para pendahulu-pendahulunya, sejak Bung Karno hingga saya. Namun, apabila pencopotan prasasti bandar udara internasional Lombok, yang saya tanda-tangani pada tanggal 20 Oktober 2011 dulu merupakan keinginan beliau dan atas saran Pak Zainul Majdi, serta merupakan pula keinginan masyarakat Lombok ... ya saya persilahkan.
Lagi pula saya kan tidak punya hak, apalagi kemampuan untuk menghalang-halangi. Saya berpendapat prasasti dan jejak sejarah sesorang dapat dihapus oleh manusia yang lain, kapan saja dan dimana saja.
Namun, saya sangat yakin, .... catatan Allah Swt tidak akan pernah bisa dihapus. Tolong isu ini tak perlu diributkan. Masih banyak yang harus dilakukan oleh negara dan kita semua, utamanya bagaimana membuat rakyat kita makin ke depan makin sejahtera.
Sementara itu, reaksi elit Demokrat ini langsung dijawab Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) M Zainul Majdi. Menurut TGB, tidak ada yang berniat menghilangkan jejak Presiden SBY.
"Jasa Beliau dihargai, sehingga tidak perlu ada yang sensi. Saya pastikan Pak Jokowi bukan orang yang suka menafikan jasa pemimpin sebelumnya, bahkan Beliau selalu mengapresiasi karya pendahulunya," kata TGB dalam keterangan tertulisnya.
TGB menyatakan sangat menghargai penetapan nama pahlawan nasional untuk Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid oleh Presiden Joko Widodo melalui SK Menteri Perhubungan.
Sementara, prasasti yang ditandatangani oleh Presiden SBY pada 2011 masih akan tetap ada. "Bukan berarti prasasti Pak SBY akan dicopot sebagaimana yang Pak SBY sampaikan. Pemerintah dan Masyarakat Lombok tidak pernah ada keinginan seperti itu," kata dia.
TGB menjelaskan, peresmian operasional bandara adalah satu hal, penetapan nama bandara dengan nama pahlawan nasional adalah hal lain. Itu dua hal yang berbeda.
"Saya sangat menyayangkan Pak SBY diberi kabar hoaks mengenai rencana pencopotan prasasti, hingga mengeluarkan statemen yang keliru," kata dia. (man)