Percepat Atasi Kemiskinan, Pemprov Jateng Dorong Konvergensi Program
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mendorong kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan percepatan pengentasan kemiskinan melalui konvergensi program.
Konvergensi program adalah menggabungkan berbagai intervensi secara terukur, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat
Hal itu disampaikan saat memberikan arahan pada acara Konvergensi Penanganan Kemiskinan Lintas Sektor Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan Pemkab Pati di Pendopo Kabupaten Pati pada Senin, 4 Agustus 2025.
Sebab, berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 9,48 persen, atau mengalami penurunan 0,10 persen poin dibanding September 2024 yang mencapai 9,58 persen. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebanyak 3,37 juta orang, turun 29,65 ribu orang dibanding September 2024.
Banyak program yang dilakukan oleh Pemprov Jateng untuk mengintervensi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem secara konvergen, mulai dari bantuan pangan, bantuan sosial, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), peningkatan pendapatan, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan lainnya.
Luthfi optimistis, bila model ini diterapkan di seluruh daerah, target menghapus kemiskinan ekstrem akan tercapai.
“Kalau kita keroyok bersama, tidak akan ada lagi masyarakat miskin ekstrem di Jawa Tengah. Prinsipnya, semuanya untuk masyarakat kita,” ucapnya.
Ia menandaskan, semua dinas, baik provinsi maupun kabupaten/kota, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.
“Kita bergerak bersama, mengeroyok permasalahan secara terpadu,” kata Luthfi.
Kerja sama seperti ini, lanjut dia, membuat penanganan kemiskinan ekstrem bisa dilakukan secara komprehensif.
Bupati Pati Sudewo menjelaskan, telah melakukan upaya pengentasan kemiskinan di wilayahnya bersama stakeholder terkait.
Pihaknya membangun kerja sama dengan TNI dan Polri melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang dimulai pada April lalu, awalnya difokuskan pada sektor pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan. Targetnya, produktivitas padi minimal 10 ton per hektare.
“Pati surplus 200 ribu ton beras setiap tahun, dan melalui peningkatan produktivitas serta dukungan lintas sektor, kita ingin memastikan kesejahteraan petani juga meningkat,” ujarnya.
Kemudian atas dorongan Gubernur Luthfi, peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas diperluas untuk mendukung program pengentasan kemiskinan secara terpadu bersama Petugas penyuluh Lapangan (PPL), pendamping desa, dan berbagai unsur terkait.
Sebagai bentuk dukungan, Pemkab Pati memberikan operasional untuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebesar Rp300 ribu per bulan, ditambah Rp200 ribu dari Pemprov, sehingga total Rp500 ribu per bulan. PPL juga mendapat tambahan Rp250 ribu per bulan.