Penyerapan APBD Banyuwangi Kuartal III 2021 Tertinggi di Jatim
Realisasi Belanja APBD Banyuwangi mencapai 70,36 persen. Realisasi penyerapan belanja APBD ini berdasarkan data Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 29 Oktober 2021, penyerapan APBD Banyuwangi pada kuartal III tahun 2021 ini menjadi yang tertinggi di Jawa Timur.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan bahwa Pemkab Banyuwangi terus menjaga performa kinerja penyerapan APBD. Percepatan penyerapan APBD, menurutnya dilakukan untuk menjaga pergerakan ekonomi lokal, di tengah dunia usaha yang masih melambat karena pandemi. Sebab APBD menjadi instrumen yang bisa berperan menggerakkan ekonomi.
”Meski kapasitas fiskal daerah saat ini juga relatif terbatas, kami terus mendorong penyerapannya agar bisa mendorong ekonomi lokal,” ujar Ipuk usai mengikuti Rakor Evaluasi Penyerapan Anggaran Tahun 2021 oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan secara virtual, Senin, 22 November 2021.
Ipuk mengatakan, penyerapan APBD cukup penting untuk menggerakkan perekonomian daerah. Gelontoran dana APBD melalui beragam pekerjaan dan belanja daerah bisa menjadi stimulan ekonomi warga.
”Situasi saat ini memang tidak mudah. Pemkab Banyuwangi terus berupaya mengoptimalkan instrumen fiskal yang juga sebenarnya dalam ruang yang terbatas untuk menggerakkan perekonomian,” jelasnya.
Dia menambahkan, salah satu kunci untuk menggerakkan ekonomi daerah saat ini ada pada belanja pemerintah. Dalam situasi seperti ini, kata Ipuk, kalau belanja pemerintahnya jalan, dunia usaha juga akan bergerak.
“Oleh karena itu, kita perlu optimal dalam penyerapan anggaran, sesuai arahan Presiden Jokowi dan Ibu Gubernur," bebernya.
Dengan APBD yang terserap dengan baik, berbagai pekerjaan di masyarakat bisa berjalan. Seperti perbaikan atau pembangunan jalan, bantuan usaha kecil, penanganan sektor kesehatan, dan sebagainya. Dengan demikian da penyerapan tenaga kerja, ada uang yang berputar.
“Begitu juga program lain seperti pemberian beasiswa, bantuan alat ke UMKM, berarti ada uang yang dibelanjakan untuk berputar di warga. Ini sederhana, tapi konkret, dan kita usahakan penyerapannya bisa terus optimal," terangnya.
Sekretaris Daerah Banyuwangi Mujiono menambahkan, optimalnya penyerapan anggaran karena tim anggaran rutin melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Konsolidasi dilakukan terus dengan organisasi perangkat daerah terkait proses maupun kendala yang dihadapi. Monitoring dan evaluasi secara rutin dilakukan. Sehingga jika ada masalah bisa segera diselesaikan.
“Selain itu, penyerapan yang optimal juga ditopang proses pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan by system. Hal ini akan mempercepat proses pengadaan barang maupun jasa, sekaligus memudahkan kita memantau perkembangannya karena sudah ada sistemnya,” kata Mujiono.
Dari sisi pendapatan, menurut Mujiono, APBD Banyuwangi per akhir Oktober 2021 mencapai 74,38 persen secara keseluruhan. Untuk realisasi belanja dan pendapatan APBD Perubahan tahun 2021 ini juga segera dikebut.
“Saya harap capaian ini bisa diakselerasi sesuai target,” ungkapnya.