Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk Ruwet, Gapasdap Bentuk Pengurus
Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (DPP Gapasdap) membentuk kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gapasdap Gilimanuk.
Pembentukan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gapasdap Gilimanuk ini dianggap sangat urgent karena banyak masalah yang harus dihadapi Gapasdap Gilimanuk.
“Ini sangat urgent, karena situasi terakhir penyeberangan Ketapang-Gilimanuk cukup banyak masalahnya. Problematika yang begitu kompleks di Bali maupun di Banyuwangi,” jelas Ketua Bidang Organisasi DPPD Gapasdap, Mochamad Wahyudin, Jumat, 28 Januari 2022.
Hal ini disampaikan Wahyudin usai mengikuti pembentukan Pengurus DPC Gapasdap Gilimanuk di Warung Nyonya Beng, Ketapang, Banyuwangi. Hadir juga Ketua DPD Gapasdap Provinsi Jawa Timur, Sunaryo dan Ketua DPC Gapasdap Banyuwangi I Putu Widiana.
Wahyudin menyebut beberapa masalah yang terjadi di lintasan Ketapang-Gilimanuk. Misalnya banyak lintasan yang berimpitan, penanganan covid-19 di mana saat orang masuk ke Bali masih harus rapid dan juga masalah penerapan ODOL yang sempat menimbulkan aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu.
“Masalahnya ke perusahaan. Dampaknya terjadinya penurunan demand di Ketapang-Gilimanuk,” tegasnya.
Pembentukan Gapasdap DPC Gilimanuk ini kata dia dibentuk untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Sebab, sudah dipastikan ada kebijakan yang berbeda antara Provinsi Bali dengan Jawa Timur.
Berkaitan dengan masalah penertiban truk ODOL, lanjut Wahyudin, Gapasdap selaku operator berharap pelayaran ini bisa berjalan dengan lancar dan selamat. Menurutnya, keselamatan itu tidak hanya menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari operator pelayaran. Tapi juga tanggungjawab seluruh stake holder termasuk user kapal penyeberangan yakni penumpang.
“Jadi kalau muatannya sesuai dengan aturan insyaalloh pelayaran juga akan berjalan dengan aman. Karena muatan yang terlalu berlebihan, dimensi yang terlalu panjang itu justru akan mengganggu stabilitas kapal,” tegasnya.
Ketua DPC Gapasdap Gilimanuk terpilih, Gusti Putu Astawa menyatakan berkaitan dengan truk ODOL, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan BPTD Bali. Para pemilik truk yang selama ini melakukan upgrade dimensi secara manual disarankan untuk mengajukan surat permohonan ke dealer masing-masing kendaraan atau karoserinya.
“Agar bisa mengikuti perhitungan aturan yang terbaru. Dari BPTD Bali menyatakan itu,” jelasnya.
Berkaitan dengan aturan penggunaan rapid test sudah menjadi ketentuan dari pemerintah. Hal itu menurutnya untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus covid-19. Tujuannya, untuk menjaga agar dari sisi pariwisata bisa tetap terjaga.
“Jangan sampai dengan adanya varian baru ini terjadi lonjakan. Diharapkan aman, segala aktivitas masyaraka setempat bisa aman dari covid-19,” tegasnya.