Penguatan Kinerja, OJK Jember Evaluasi Kinerja BPR dan BPRS
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember melakukan evaluasi kinerja industri dan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah berkelanjutan. Evaluasi ini juga bagian dari upaya memperkuat ketahanan industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).
Evaluasi Kinerja BPR dan BPRS Semester I Tahun 2026 serta Penguatan Kapasitas Pegawai BPR/BPRS ini dilaksanakan di Yogyakarta, pekan lalu. Pesertanya, pengurus dan pegawai BPR/BPRS dari wilayah kerja OJK Jember yang meliputi kawasan Sekarkijang (eks-Karesidenan Besuki dan Lumajang).
Program penguatan kapasitas pegawai BPR/BPRS tersebut merupakan implementasi Blueprint Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan (SDM SJK) untuk membangun SDM yang profesional, kompeten, berintegritas, adaptif terhadap perubahan, serta mampu menjawab tantangan industri jasa keuangan yang semakin kompleks dan dinamis.
Kepala OJK Jember, Aris Budiman, mengatakan, penguatan kualitas SDM harus berjalan seiring dengan peningkatan kinerja dan tata kelola BPR/BPRS.
“SDM yang unggul menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan usaha, meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, serta mendorong inklusi keuangan yang lebih luas, khususnya di daerah,” jelasnya.
Aris menambahkan, kinerja BPR/BPRS di wilayah Sekarkijang hingga Mei 2026 masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Penyaluran kredit mencapai Rp2,17 triliun atau tumbuh 4,28 persen secara tahunan (year on year), dengan kontribusi terbesar dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran.
Capaian tersebut mencerminkan peran aktif BPR/BPRS dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha di daerah. Kontribusi penyaluran kredit terbesar berasal dari Kabupaten Jember sebesar Rp989,58 miliar, diikuti Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp267,08 miliar.
Sejalan dengan perkembangan itu, OJK terus mendorong BPR/BPRS memanfaatkan peluang pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyaluran pembiayaan yang produktif, khususnya kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian daerah.
Forum evaluasi itu juga membahas berbagai aspek strategis yang mempengaruhi kesehatan dan keberlangsungan usaha BPR/BPRS, meliputi penguatan permodalan, penerapan tata kelola yang baik, pelindungan konsumen, serta 1 penyusunan rencana aksi keuangan berkelanjutan.
Evaluasi tersebut diharapkan menjadi sarana bagi BPR/BPRS untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan sekaligus memperkuat daya tahan dalam menghadapi dinamika industri jasa keuangan.
Sinergi antara penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi SDM, penerapan tata kelola yang baik, serta pelindungan konsumen menjadi fondasi penting bagi BPR/BPRS untuk terus tumbuh, meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian daerah, dan memberikan layanan keuangan yang semakin berkualitas kepada masyarakat.
"Ke depan, OJK Jember akan terus mendorong pengembangan industri BPR/BPRS yang sehat, kuat, berintegritas, adaptif, dan berdaya saing sebagai bagian dari upaya mewujudkan sektor jasa keuangan yang inklusif serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah Sekarkijang," ujarnya.