Lamongan Raih Indeks Pencegahan Korupsi (IPK) Terbaik dari KPK

Prestasi membanggakan kembali diraih Pemkab Lamongan. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendaulat Kabupaten Lamongan menjadi pemerintah daerah dengan Indeks Pencegahan Korupsi Terbaik di Indonesia.

Apresiasi ini berdasar evaluasi KPK atas Sistem Informasi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan.

Atas capaian tersebut, Pemkab Lamongan mendapat undangan istimewa untuk menjadi salah satu peserta dalam eksebisi peringatan Hari Anti Korupsi se-dunia yang diadakan KPK di Hotel Bidakara, Jakarta, pada 4 - 5 Desember 2018 lalu.

Inspektur pada Inspektorat Lamongan Agus Suyanto melalui Kabag Humas dan Protokol Agus Hendrawan mengungkapkan hanya ada 30 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang diberi kesempatan untuk menjadi peserta eksebisi yang dibuka Presiden Joko Widodo pada Selasa, 4 Desember 2018 tersebut.

Sementara untuk pemerintah daerah, bersama Lamongan hanya ada lima peserta eksebisi. Yakni Kabupaten Badung, Boyolali, Purworejo dan Pemkot Denpasar. Sedangkan untuk Pemprov, hanya Jawa Tengah yang menjadi peserta.

Ditambahkan Agus, Pemkab Lamongan menjadi salah satu daerah dengan Indeks Pencegahan Korupsi terbaik karena memenuhi delapan indikator.

Yakni perencanaan dan penganggaran APBD yang terintegrasi dengan e-planning dan e-budgeting, pengadaan barang dan jasa dalam organisasi mandiri yang didukung LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Kemudian pelayanan terpadu satu pintu yang pendelegasian kewenangannya sudah satu atap, memiliki kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah yang cukup, penyaluran dana desa yang baik, optimalisasi pendapatan daerah, serta manajemen aset daerah yang baik.

"Booth milik Pemkab Lamongan menjadi salah satu favorit yang dikunjungi, termasuk oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Booth kami menyediakan 2 layar sentuh untuk mengakses seluruh aplikasi pencegahan korupsi dan memajang sejumlah produk unggulan Lamongan," kata dia. (tok)