Pengamat: Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden Gak Perlu

Pengamat Politik asal Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam menilai wacana perubahan masa jabatan Presiden Republik Indonesia menjadi tiga periode dinilai terlalu lebay.

Ia menjelaskan, terlalu lebay itu karena saat ini tidak ada kondisi yang mendesak untuk menyukseskan wacana tersebut.

Bahkan, pria yang akrab disapa Rokim itu mengatakan, jika perubahan masa jabatan ini akan berdampak negatif bagi perjalanan demokrasi Indonesia pasca reformasi.

"Usulan itu lebay dan ABS (asal bapak senang) banget. Menurut saya usulan itu berbahaya dan akan punya banyak implikasi negatif bagi perjalanan demokrasi kita. Bisa saja spirit reformasi juga diabaikan. Jadi menurut saya belum ada urgensi dan kebaikannya untuk ruang demokrasi kita," kata Rokim kepada Ngopibareng.id.

Rokim menilai, kekuasaan itu akan demokratis jika ada pembatasan, yang mana itu prinsip dasar masa jabatan dua periode itu dirasa ideal dan sudah lama, tidak hanya untuk menghindari kekuasaan yang absolut, tetapi juga untuk proses regenerasi kepemimpinan.

Karena itu, ia menyebut jika wacana yang dikembangkan oleh politisi di tingkat pusat itu seperti ingin memuaskan kepemimpinan yang ada. Ia pun menyatakan, jika usulan tersebut sangat tidak lazim, hanya akan mendorong tumbuhnya kekuasaan absolut.

Terkait ada ungkapan dari beberapa pihak yang mengatakan demokrasi adalah alat bukan tujuan juga dinilai salah kaprah oleh Rokim.

Ia mengatakan, jika orang-orang yang menganggap demokrasi seperti itu berarti tidak paham makna dan tujuan utama dari demokrasi tersebut, bahkan demorkasi hanya dipahami sebagai prosedur bukan substansi dari tujuannya.

"Selama ini masih banyak yang memahami demokrasi sekadar sebagai prosedur dan alat saja, belum sampai pada tahap atau level substantif. Sehingga kadangkala lepas dari konteks dan historisnya. Usulan tiga periode itu pragmatis banget dan orientasi kekuasaannya sangat kelihatan sekali," ungkpanya.

Lalu seperti apa yang dibutuhkan bagi negara ini ke depan. Rokim mengatakan, demokrasi harus ditegakkan dengan niat lurus untuk mewujudkan kebaikan bersama, bukan sekadar kekuasaan.