Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Pariwisata Tetap Jadi Arah Pembangunan Banyuwangi Tahun 2027
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan, arah pembangunan Banyuwangi di tahun 2027 akan berfokus pada tiga hal. Yakni, penguatan daya saing sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan, kesehatan, dan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.
"Pendidikan dan kesehatan tetap menjadi urusan wajib daerah. Pariwisata sebagai umbrella pembangunan Banyuwangi juga akan terus didorong untuk mengungkit perekonomian daerah,” jelas Ipuk, Sabtu, 31 Januari 2026.
Ipuk menjelaskan, ada 8 prioritas program yang akan dijalankan pada tahun 2027. Pertama Peningkatan Kualitas SDM dan Daya Saing Tenaga Kerja melalui pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan serta memastikan pendidikan selaras dengan kebutuhan masa depan. Salah satunya dengan mendorong penguatan pendidikan vokasi, keterampilan dan literasi digital.
"Peran Camat memastikan agar perencanaan pendidikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing,” jelasnya.
Untuk pembangunan sektor kesehatan diantaranya melakukan penguatan layanan kesehatan dasar, penurunan stunting dan peningkatan kesehatan ibu dan anak serta mendorong gaya hidup sehat.
Di Banyuwangi, menurut Ipuk, ada peningkatan sejumlah penyakit degeneratif. Seperti diabetes melitus, TBC. Beberapa penyakit itu, kata Ipuk, harus menjadi perhatian serius sehingga bisa diselesaikan di tahun depan.
"Ini harus jadi perhatian kita semua," tegasnya.
Prioritas berikutnya adalah mendorong Pariwisata Berkelanjutan dan UMKM Naik Kelas. Ipuk meminta seluruh camat, kepala desa dan lurah bersama-sama menjaga citra pariwisata daerah dengan menjaga lingkungan tetap bersih, ramah dan tertib.
Berikutnya, pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan dan Inklusif. Jalan akses menuju pusat-pusat ekonomi dan pelayanan publik akan menjadi salah satu fokus pembangunan, dengan menyesuaikan skala prioritas.
“Ditengah kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat pembangunan jalan akan tetap kita validasi melalui mekanisme Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) seperti biasa,” tegasnya.
Untuk usulan di lingkup non infrastruktur seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi akan diusulkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar mendapat dukungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
"Strategi ini kita ambil agar peluang pendanaan lebih besar,” ungkapnya.
Lima program prioritas lainnya yakni Reformasi Perlindungan Sosial, meningkatkan Produktivitas Pertanian dan Ketahanan Pangan, mendorong digitalisasi layanan publik pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana serta menjaga harmonisasi masyarakat dan kondusifitas wilayah. Ipuk juga memberikan perhatian khusus pada upaya penanganan kemiskinan daerah.
“Kami berharap angka ini akan terus berkurang dengan memperkuat intervensi yang lebih terarah dan berbasis data. Perlu sinergi banyak pihak," ujarnya.
Arah pembangunan dan program-program prioritas tersebut, telah disampaikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan RKPD di Kecamatan atau Musrenbangcam Tahun 2027 di Aula Rempeg Jogopati, pada Rabu, 28 Januari 2026 lalu. Musrenbangcam adalah forum usulan program pembangunan dari desa/kelurahan ke kecamatan.