Pendataan Keluarga, Khofifah Dukung Program Prioritas BKKBN
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendukung Pendataan Keluarga (PK) Tahun 2021. Program tersebut dalam rangka melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
"Hasilnya dapat digunakan juga untuk intervensi langsung program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di semua tingkatan wilayah," katanya ketika menyaksikan pendataan keluarga bersama tim Kader PK Desa Bedingin, Kecamatan Sambit, Ponorogo, Selasa 6 April 2021.
Khofifah mengatakan, skema PK tahun ini menggunakan metode sensus yang dilaksanakan secara serentak pada 1 April hingga 31 Mei 2021 di seluruh Indonesia dengan sasaran keluarga dan keluarga khusus.
Hasil pemetaan di Jawa Timur, total ada 12.812.995 KK yang akan didata menggunakan metode Smartphone (82 %) dan Formulir (18 %).
"Pendataan Keluarga di Jawa Timur ini melibatkan manager data dan manager pengelola masing-masing (666), Supervisor (8.501), serta kader pendata (85.420) di tingkat desa yang akan menjadi tenaga pelaksana PK21," jelasnya.
Nantinya, kata Khofifah, pelaksanaan PK akan menghasilkan profil keluarga termasuk profil Pasangan Usia Subur (PUS). Baik yang sudah mengikuti program Keluarga Berencana (KB) maupun yang belum menghasilkan basis data PUS secara akurat dan lengkap sesuai by name by address.
"Nanti akan tersimpan dalam Basis Data Keluarga Indonesia (BDKI). Oleh karena itu, Pendataan Keluarga yang diselenggarakan 5 tahun sekali ini akan menghasilkan data keluarga Indonesia yang terdiri dari data demografi, data Keluarga Berencana (kesertaan atau pengetahuan) dan data Pembangunan Keluarga," kata mantan Menteri Sosial tersebut.
Menurutnya, data yang diperoleh dari pelaksanaan PK adalah untuk memberikan gambaran yang tepat dan menyeluruh tentang keadaan masyarakat terutama dalam pembangunan keluarga.
"Sehingga dapat dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan baik di pemerintah daerah maupun pusat," katanya.
Lebih lanjut Khofifah menjelaskan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, tahun ini BKKBN mendapat mandat menjadi 'Ketua Penanganan Penurunan Angka Stunting melalui Rakornas Program Bangga Kencana pada 29 Januari 2021'.
Dalam amanatnya, presiden menyampaikan bahwa sesuai RPJMN 2020-2024, angka stunting pada 2024 ditargetkan mencapai 14 persen dengan rata-rata penurunannya per tahun sebesar 2,5 persen.
Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Integrasi Susenas Maret 2019 dan Studi Status Gizi Balita Indonesia 2019 (SSGBI) BPS, perbandingan angka stunting secara Nasional mencapai 27,67 persen. Sedang di Jawa Timur mencapai 26,9 persen, Ponorogo (27,55 %), Pacitan (34,44 %), Ngawi (28,70 %), Trenggalek (26,78 %) dan Tulungagung (29,62 %).
Oleh karena itu, Khofifah menegaskan perlunya upaya-upaya strategis agar target yang diharapkan dapat tercapai, diantaranya dengan melakukan pencegahan terjadinya stunting, memperkuat edukasi tentang pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan (HPK), memperkuat intervensi terhadap kasus stunting dan meningkatkan kemitraan penanggulangan stunting dengan melibatkan mitra kerja potensial.
"Tugas ini merupakan amanat berat bagi BKKBN dikarenakan untuk mempercepat penurunan stunting harus memobilisasi kekuatan akar rumput yang difokuskan pada penguatan sistem pelayanan di kabupaten/kota hingga ke tingkat desa, sehingga diperlukan gerakan gotong royong bersama pemerintah daerah serta para mitra kerja terkait," jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah didampingi Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim serta Kepala BKKBN Kab. Ponorogo secara langsung meninjau pelaksanaan PK.
Pelaksanaan tersebut dilakukan kepada tiga Kepala Keluarga (KK), yakni Misbah dan Marsih, Agus Riyatno dan Siti Nut Rahmawati serta keluarga Ratno dan Supriyati.
Selain meninjau pelaksanaan PK, Gubernur Khofifah juga membagi-bagikan masker, sembako kepada masyarakat serta buku tulis kepada anak-anak.