Pencalonan Menantu Jokowi di Medan Ruwet, Beda dengan Solo

DPP PDIP hari ini mengumumkan 45 calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Tetapi tidak termasuk Cawali/Cawawali Medan, Sumatera Utara.

Untuk Sumut, hanya dua daerah yang sudah ditentukan calonnya berdasarkan SK DPP No.1682, yang ditandatangani Sekjen Hasto Kristiyanto dan Bambang Wuryanto, yaitu Kota pematang Siantar dan Kabupaten Serdang Bedagai. 

Calon untuk Wali Kota Medan belum ditentukan, karena dianggap ruwet. Bobby Nasution, sebenarnya akan dicalonkan PDIP, tetapi menantu Presiden Jokowi itu juga sudah sudah diusung partai lain, Nasdem dan Gerindra.

Sedang calon lain yang kader PDIP sendiri, juga sudah mendaftar untuk dicalonkan partai lain, yaitu Partai Demokrat dan PKS. Padahal PDIP tidak mau berkoalisi karena merasa mampu mengusung sendiri calonnya.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto mengakui, partainya belum memutuskan pasangan calon walikota dan calon wakil walikota yang akan diusung dalam Pilkada Medan 2020.

Dia mengatakan untuk Pilkada Medan berbeda dengan Pilkada Solo yang sudah ditetapkan paslon yang diusung PDIP.

"Medan belum putus. Kalau Gibran daftarnya hanya di PDIP namun kalau Bobby Nasution mendaftar tidak hanya di PDIP  namun di partai lain," kata Bambang. 

Dia mengaku partainya kesulitan untuk menentukan paslon yang akan diusung di Pilkada Medan karena Bobby daftar di banyak partai sehingga masing-masing partai memiliki keputusan sendiri. 

Menurut dia, Bobby boleh saja mendaftar di banyak partai namun itu menyulitkan PDIP dalam memutuskan paslon yang akan diusung di Pilkada Medan.Demikian juga kader Akhyar Nasution.

"Jadi tingkat keruwetannya lebih tinggi di Medan karena Bobby daftar di banyak partai. Boleh saja dia daftar di banyak partai toh, itu akan menyulitkan bagi kami," ujarnya.

Selain itu menurut sepengetahuannya, Bobby Nasution belum bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait pencalonannya dalam Pilkada Medan.

"Sepengatahuan saya Bobby belum bertemu Megawati. Namun ingat baik-baik, saya tidak 24 jam disamping atau di sekitar ibu Megawati, siapa tahu kalau mereka bertemu, saya tidak tahu," katanya.

Hari ini, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan seluruh kader harus taat, termasuk yang akan mengikuti Pilkada di Kota Medan, Sumatera Utara.

"Jadi, ketika nanti rekomendasi sudah ditandatangani oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, karena beliau yang punya kewenangan sesuai dengan keputusan kongres, maka semua wajib untuk taat," kata Hasto dalam konferensi pers secara virtual di kantor DPP PDIP, Jakarta.

Hasto mengatakan hal itu menanggapi partainya yang belum mengeluarkan keputusan final soal Pilkada Kota Medan, namun kader PDIP Akhyar Nasution justru digadang oleh PKS dan Partai Demokrat. 

Sementara PDIP sendiri diisukan kuat mengusung Bobby Nasution, yang merupakan menantu Presiden Joko Widodo. Padahal Bobby juga hendak diusung Nasdem dan Gerindra.

Menurut dia, PDIP adalah partai yang memiliki disiplin. Oleh karena itu, dirinya meminta seluruh kader partai di Medan untuk sabar menunggu pengumuman rekomendasi. 

Bagi PDIP, tingkat keruwetan Medan mirip keruwetan di Surabaya. DPC PDIP Kota Surabaya sudah melakukan penjaringan, tetapi juga ada informasi bahwa Risma Triharini, Wali Kota Surabaya, punya jalur khusus kepada ketua umum partai untuk menyodorkan calonnya. Siapa calin kepala daerah Surabaya, tidak termasuk dalam 45 calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang hari ini diumumkan Megawati. (ant/nis)