Pemuda Muhammadiyah Juga Bela Menteri Muhadjir

Jakarta: Setelah PP Muhammmadiyah, giliran Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah melakukan pembelaan terhadap Menteri Pendidikan Muhadjir Efendy.  Pembelaan itu terungkap melalui pernyataan pers yang diluncurkan Ketua umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjutak, Rabu (21/6/2017).

Dalam rilisnya, Dahnil mengungkapkan bahwa pihaknya telah berdialog dengan Mendikbud Muhadjir Efendy. Berdasarkan hasil dialog tersebut, ia berkesimpulan bahwa Mendikbud tidak pernah membuat kebijakan dengan nomenklatur Full Day School.

''Namun disayangkan narasi seolah akan didorong full day school terus diproduksi sehingga muncul perspektif mendikbud mendorong sekolah satu harian penuh. Jadi, publik sengaja disesatkan oleh berbagai narasi-narasi yang cenderung politis penuh dengan upaya membunuh karakter Mendikbud,'' tuturnya.

Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menilai, lanjut Dahnil, permendikbud 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang disesatkan menjadi "full Day School" tersebut oleh beberapa pihak, berorientasi pada implementasi "Penguatan Pendidikan Karakter". Bagi Pemuda Muhammadiyah, Mendikbud sedang berusaha melaksanakan visi revolusi mental yang menjadi visi utama Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

''Kekhawatiran bahwa, permendikbud tersebut akan merugikan Madrasah Diniyah, justru tidak beralasan. Melalui permendikbud tersebut, Madrasah Diniyah memiliki kesempatan lebih luas dikoneksikan dengan Sekolah Umum sehingga MI bisa berkembang bersamaan dengan Sekolah Umum mencerdaskan anak bangsa khususnya, dalam upaya penguatan karakter,'' jelas Dahnil.

Ia bersaksi bahwa Mendikbud Prof Dr Muhadjir Effendi adalah orang yang tegar dan tegas terhadap pendiriannya. Bila Ikhtiar ikhlas beliau menindaklanjutkan instruksi Presiden untuk menguatkan Pendidikan karakter untuk merealisasikan visi revolusi mental di politisasi oleh berbagai pihak dengan narasi-narasi yang menyesatkan, tentu dia akan bersikap dengan proporsional dan tegas.

'Kami yakini menteri bukan tujuan beliau dan kapan saja belau pasti siap melepaskannya. Memberi kontribusi mencerdaskan dan mendorong perubahan akhlak anak bangsa adalah tujuan utamanya,'' tuturnya.

Permendikbud tentang Hari Sekolah ini memang menuai protes, khususnya dari PBNU. Mereka khawatir pelaksanaan Permendikbud tersebut akan mematikan Madrasah Diniyah yang selama ini memang menjadi pelengkap sekolah umum di daerah-daerah. 

Akibat protes itu, Presiden Jokowi membatalkan Permendikbud tersebut setelah memanggil Menteri Muhadjir dan Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amien ke Istana. Istana menegaskan bahwa peraturan tersebut akan disempurnakan melalui Perpres. 

Pembatalan Permendikbud ini direaksi langsung oleh PP Muhammadiyah. Melalui Ketua Umum Persyarikatan Haedar Nasyir, ia minta agar Presiden mendukung dan meneruskan kebijakan Mendikbud yang dianggap baik tersebut. (Azh)