Pemprov Jatim dan Dubes Inggris Matangkan Pembangunan MRT
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono mengungkap Pemprov Jatim berencana untuk mengembangkan transportasi publik. Hal itu, dipaparkan dalam Lokakarya Perlingkupan Awal Green Cities And Infrastructure Program yang digelar Kedutaan Besar Inggris di Surabaya, Jumat 15 Maret 2024.
Adhy mengatakan, pihaknya memang sudah ada pembicaraan dengan Inggris sebelumnya dan ini merupakan salah satu langkah untuk mempersiapkan rencana untuk Mass Rapid Transit (MRT) System di Surabaya.
Peningkatan transportasi umum, jelasnya merupakan kebutuhan pelayanan publik yang saat ini menjadi salah satu prioritas pembangunan di Indonesia. Khususnya Jawa Timur dengan jumlah penduduk yang besar.
"Jadi pembangunan angkutan umum massal di enam Kota Metropolitan Indonesia memang menjadi salah satu target pembangunan nasional. Kita sudah punya perencanaannya, tinggal pendetilan saja," ujar Adhy.
"Surabaya sebagai salah satu dari enam Kota Metropolitan yang memang sudah seharusnya membenahi transportasi publik. Ini adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Dan kita perlu mengejar ketertinggalan," imbuhnya.
Bahkan, sebelum ini telah dilakukan kajian Pra Feasibility (FS) oleh JICA yang kini didukung oleh Pemerintah Inggris.
Nantinya, sambung Adhy, studi kelayakan MRT Surabaya dilakukan oleh konsultan Inggris, Mott Macdonald Ltd dan Pricewaterhouse Coopers (PwC) yang dimulai pada Januari hingga Desember 2024.
"Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyambut baik keberlanjutan kajian FS implementasi MRT di Surabaya dan akan berpartisipasi aktif dalam mendukung penyusunan kajian tersebut," ungkapnya.
Surabaya sendiri menjadi salah satu dari prioritas kajian Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) di wilayah Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan (Gerbangketosusila) yang disusun Pemprov Jatim dibantu Bappenas.
Sehingga, sebut Adhy, peningkatan moda transportasi di Surabaya akan berimbas baik pada wilayah aglomerasi.
"Mudah-mudahan teman-teman dari perencanaan dan penyangga kabupaten/kota punya persepsi yang sama. Karena ini aglomerasi, semua bisa tersentuh dengan pembangunan di Surabaya. Karena harus ada perubahan yang bisa mengkonekan semua area," pungkasnya.