Pemkot Surabaya Kembangkan Data Center untuk Kebijakan Pembangunan yang Tepat Sasaran

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah memperkuat sistem Satu Data untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil berbasis pada informasi yang akurat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudradjat mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya tengah fokus mewujudkan Data Center.

"Kenapa Pak Walikota Eri Cahyadi selalu menekankan pentingnya data? Karena data ini kan alat atau instrumen untuk membuat keputusan. Kalau datanya salah, tentu keputusan yang diambil akan salah," ujar Irvan, Senin 10 Maret 2025.

Irvan menjelaskan, data yang terhimpun dalam Data Center akan menjadi basis data komprehensif mencakup berbagai sektor. Seperti di antaranya terkait pendidikan, kesehatan, stunting, kemiskinan, hingga utilitas dasar kota.

"Sehingga ketika kita merumuskan prioritas pembangunan, termasuk target-target pembangunan itu berdasarkan data," paparnya.

Irvan pun mencontohkan salah satunya terkait terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Surabaya. Dimana saat ini IPM Surabaya mengalami kenaikan di kisaran 0,71-1 poin. Meskipun, intervensi di sektor pendidikan telah dilakukan secara masif. 

Bappedalitbang Surabaya pun menargetkan peningkatan IPM Kota Pahlawan ke angka 86,00 pada tahun 2025 atau 10 besar nasional.

"Ini tentu ada masalah dalam himpunan data yang mungkin belum pas. Bisa jadi ada warga yang sudah lulusan magister atau S2, tapi tidak mengupdate pendidikannya, sementara dalam sistem masih tercatat sebagai lulusan SMA. Hal seperti ini yang harus kita proaktif perbaiki," jelasnya.  

Untuk itu, Irvan menekankan pendataan warga, baik bagi warga ber-KTP Surabaya maupun non-KTP yang tinggal di Surabaya, harus valid. Data yang terkumpul nantinya mencakup seperti pendidikan, pekerjaan, penghasilan, hingga rekam medis masing-masing warga.

"Misal ketika ada warga di kawasan dengan potensi tinggi kasus TBC, pneumonia, atau penyakit lainnya, kita bisa memetakan dan memberikan treatment yang tepat. Dengan begitu, intervensi di sektor kesehatan maupun pendidikan bisa benar-benar tepat sasaran," terangnya.  

Irvan mengungkapkan, Pemkot Surabaya telah memulai upaya pengumpulan data sejak dua tahun terakhir, khususnya terkait kemiskinan. Hal ini yang kemudian berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan dan stunting di Kota Pahlawan.

"Kenapa stunting kita terendah dan kemiskinan bisa turun drastis? Itu karena berbasis data. Tapi, data ini perlu terus disempurnakan. Karena itu, kami menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan keakuratan data, termasuk mencatat warga non-KTP Surabaya yang sudah lama tinggal di kota ini," jelas Irvan.

Sementara, penyelesaian masalah warga non-KTP Surabaya akan dilakukan dengan pendekatan berbasis komunitas melalui program Kampung Madani dan Kampung Pancasila.

"Jadi penyelesaian problem kota berbasis pada masyarakat. Setelah Satu Data, concern berikutnya adalah Kampung Madani dan Kampung Pancasila. Jadi penyelesaian problem kota ini berbasis masyarakat," pungkasnya.