Pemkot Resmi Angkat 1.840 Tenaga Honorer Jadi PPPK, DPRD Surabaya Komitmen Awasi Kinerja Mereka

Sebanyak 1.840 pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya telah resmi menerima Surat Keputusan (SK) mengenai pengangkatan mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Acara penyerahan SK tersebut dilakukan secara simbolik oleh Walikota Surabaya, Eri Cahyadi di Gedung Pancasila, Senin 28 April 2025, dan disaksikan sejumlah pejabat Pemkot Surabaya serta anggota DPRD Kota Surabaya.

Ribuan pegawai yang menerima SK tersebut, yang sebelumnya berstatus tenaga honorer, telah mengabdi bertahun-tahun, untuk akhirnya bisa diangkat menjadi ASN non-PNS melalui jalur PPPK.

Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko mengapresiasi perjuangan para pegawai honorer yang kini resmi menyandang status baru tersebut. Dia mengingatkan agar momentum ini menjadi titik awal bagi para PPPK untuk dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja.

“Saya berharap 1.840 pegawai yang hari ini menerima SK bisa meningkatkan effort-nya. Produktivitas kerjanya harus lebih ditingkatkan lagi, bukan malah sebaliknya,” ucap Yona saat ditemui usai acara.

Menurutnya, perjuangan panjang para tenaga honorer hingga diangkat menjadi PPPK adalah bukti dari dedikasi dan kesabaran luar biasa. Oleh karena itu, status baru itu dapat dijadikan motivasi untuk bekerja lebih profesional dan berkontribusi maksimal bagi kemajuan Kota Surabaya.

“Perjalanan mereka tidak mudah. Ada yang lebih dari 15 tahun menjadi tenaga honorer, dan baru sekarang berkesempatan menjadi PPPK. Ini harus dijadikan pelecut semangat,” ucap politikus Partai Gerindra itu.

Yona juga mengingatkan bahwa para PPPK memiliki tanggung jawab yang besar sebagai bagian dari aparatur negara, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dirinya menegaskan, Komisi A DPRD Kota Surabaya akan terus mengawasi kinerja PPPK di lingkungan pemkot. Untuk memastikan supaya mereka sungguh-sungguh bekerja sesuai dengan semangat reformasi birokrasi.

Selain itu, dirinya juga mendorong agar dinas-dinas terkait aktif melakukan pembinaan dan evaluasi berkala terhadap para PPPK, serta menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan DPRD Kota Surabaya, terutama terkait aktualisasi program-program kerakyatan di lapangan.

“Kita ingin seluruh program di masyarakat berjalan efektif. Salah satu kuncinya adalah SDM aparatur yang kompeten, profesional, dan berdedikasi tinggi,” pungkas Yona.