Pemkab Kediri Hadirkan Layanan Prima, Pengurusan Adminduk Cukup di Tingkat Desa

Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana terus melakukan inovasi untuk menggenjot pelayanan publik. Tak terkecuali dalam kepengurusan dokumen administrasi kependudukan (adminduk) yang selalu dibutuhkan masyarakat untuk mengakses layanan dasar.

Setelah sukses di periode pertama dengan membuka titik layanan di setiap kantor kecamatan, inovasi kembali dilakukan di periode kedua. Gercep Sahaja (gerak cepat satu hari jadi) adminduk yang menjadi bagian dari 17 program prioritas Mas Dhito, panggilan akrab Bupati Kediri.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kediri, Wirawan, menyampaikan, program Gercep Sahaja ini menjadikan layanan adminduk menjadi lebih dekat, mudah dan cepat. Untuk merealisasikan, pihaknya pun bekerjasama dengan pemerintah desa.

"Pemerintah desa hanya menyediakan perangkat komputer atau laptop, printer, internet dan petugas pelayanan," kata Wirawan, Senin, 4 Agustus 2025

Dengan dukungan penuh dari Mas Dhito, lanjut dia, Dinas Dukcapil Kabupaten Kediri memberikan bimbingan teknis kepada petugas pelayanan di tiap desa. Termasuk menyediakan aplikasi pelayanan. Dengan ini, desa sudah bisa melayani kepengurusan KTP, KIA, Kartu Keluarga (KK) akta kelahiran maupun akta kematian.

Pencetakan dokumen adminduk pun sudah bisa dilakukan di tingkat desa. Terkecuali untuk KTP maupun KIA yang memerlukan blangko khusus sehingga pencetakan baru bisa dilakukan di kantor kecamatan.

"Hingga kini, program ini sudah berjalan di 326 desa (dari total 344)," ungkapnya.

Program yang dimulai pada triwulan pertama pasca Mas Dhito dilantik di periode kedua ini pun diakui Wirawan mendapat sambutan dari pemerintah desa. Melalui program ini pula, masyarakat tidak perlu jauh dan menunggu lama untuk kepengurusan adminduk.

"Ketika data dan syarat sudah lengkap, pengurusan semua dokumen tersebut dalam satu hari sudah bisa jadi dan siap dicetak," tambahnya.

Dinas Dukcapil, menurut Wirawan terus berkoordinasi dengan dinas lain seperti Dinas Kominfo maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) supaya desa yang masih memiliki kendala seperti jaringan maupun SDM segera menyusul. Diharapkan pada tahun 2025 ini, semua desa bisa memberikan layanan adminduk.