Pemimpin Dunia Ramai-ramai Kecam Kudeta Militer di Myanmar

Angkatan bersenjata Myanmar (Tatmadaw) mendeklarasikan status darurat selama satu tahun setelah menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, pada Senin 1 Februari 2021 dini hari.

Dikutip Reuters, dengan status darurat diumumkan, Tatmadaw menyatakan kekuasaan pemerintah Myanmar telah diserahkan kepada Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing. Darurat militer berlangsung selama setahun.

Kecaman untuk kudeta militer di Myanmar mengalir dari para pemimpin dunia. Mereka menyerukan militer Myanmar untuk segera membebaskan para pemimpin sipil yang ditahan.

Seperti dilansir AFP, Perdana Menteri (PM) Inggris, Boris Johnson, mengecam kudeta militer dan penahanan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi.

"Saya mengecam kudeta dan penahanan tidak sah terhadap sejumlah warga sipil, termasuk Aung San Suu Kyi, di Myanmar. Suara rakyat harus dihormati dan para pemimpin sipil harus dibebaskan," ucap PM Johnson dalam pernyataan di Twitter.

Kementerian Luar Negeri Jepang dalam pernyataannya juga menyerukan agar Suu Kyi dibebaskan dan agar demokrasi dipulihkan di Myanmar. "Kami meminta pembebasan para pemangku kepentingan termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi yang ditahan hari ini," cetus Kementerian Luar Negeri Jepang dalam pernyataannya.

"Mendorong tentara nasional (Myanmar) untuk segera memulihkan sistem politik demorasi di Myanmar," imbuh pernyataan itu.

Seruan serupa disampaikan oleh Presiden Dewan Eropa, Charles Michel, yang dalam pernyataannya mengecam kudeta militer Myanmar dan menyerukan semua orang yang ditahan secara tidak sah untuk dibebaskan.

"Saya mengecam keras kudeta di Myanmar dan menyerukan kepada militer untuk membebaskan semua yang ditahan secara tidak sah dalam penggerebekan di berbagai wilayah negara itu. Hasil pemilu harus dihormati dan proses demokrasi perlu dipulihkan," ujar Michel dalam pernyataan di Twitter.

Kecaman juga datang dari Amerika Serikat (AS), Australia, Norwegia, Kanada dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, menegaskan bahwa AS akan mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab jika langkah-langkah ini tidak dicabut.

Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken, secara terpisah menyerukan kepada militer Myanmar untuk membebaskan semua pejabat pemerintah dan pemimpin masyarakat sipil dan menghormati kehendak rakyat Burma seperti diungkapkan dalam pemilu demokratis pada 8 November.

Negara-negara ASEAN juga memberikan tanggapan terhadap situasi terkini di Myanmar. Dengan Kementerian Luar Negeri Singapura menyampaikan 'kekhawatiran besar' serta mengharapkan semua pihak untuk 'menahan diri'.

Senada dengan Singapura, Kementerian Luar Negeri Indonesia juga menyampaikan 'keprihatinan' dan mendorong semua pihak 'menahan diri'. Sedikit berbeda, Filipina melalui juru bicara kepresidenan, Harry Roque, menyebut situasi terkini di Myanmar sebagai 'urusan dalam negeri'.