Pemilu Terbebas Gangguan, NU dan Muhammadiyah Beri Dukungan Penuh

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, dalam waktu terpisah, mengunjungi dua ormas Islam terbesar di Indonesia. Yakni, Pengurus Besar Nahdahtul Ulama (PBNU) dan PP Muhammadiyah.

Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari mengunjungi PBNU pada Rabu 4 Januari 2023. Sebelumnya, ia pun berharap pelaksanaan Pemilu sebagai pesta demokrasi bisa berjalan lancar, terbebas dari ganggung, saat berkunjung ke PP Muhamadiyah pada Selasa 3 Januari 2023.

Saat berkunjung ke PBNU, Ketua KPU RI Hasyim memohon doa restu agar tahapan pelaksanaan pemilihan umum berjalan baik dan lancar.

“Kami memohon doa kepada pimpinan PBNU agar ini berjalan baik, lancar sebagaimana kesepakatan,” kata Hasyim saat menyambangi kantor PBNU di Jakarta Pusat, Rabu 4 Januari 2023.

Jajaran KPU diterima Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan sejumlah pengurus lainnya.

Pada kesempatan itu, Hasyim menambahkan, PBNU merupakan salah satu organisasi Islam yang strategis. PBNU, lanjut Hasyim, memiliki sebaran anggota yang berada di Indonesia dan bahkan di luar negeri.

“(PBNU) jadi strategis ketika nilai ang dikembangkan oleh ini dalam pemilu. Demokrasi itu jadi panutan bagi kader NU baik sebagai pemilih atau peserta pemilu,” ucap Hasyim.

“Jadi kedatangan kami di sini untuk meminta masukan dari PBNU agar pemilu berjalan demokratis,” imbuhnya.

Kunjungi Muhammadiyah

Sebelumnya, Hasyim juga melakukan lawatan ke PP Muhammadiyah di Pusat Dakwah Muhammdiyah, Menteng Jakarta Pusat, Selasa. Pada kesempatan itu, Hasyim mengatakan bahwa dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi serta ada pihak yang berkoalisi dan pihak yang tidak. Baginya, persaingan politik antar partai adalah hal yang biasa.

“Itu menunjukkan bawa dalam politik (hal) itu biasa saja. Bersaing, untuk memperoleh kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan,” kata Hasyim sat menyambangi PP Muhammadiyah di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa.

“Kami menyampaikan lembaga KPU ini karakternya adalah lembaga layanan. Yang pertama melayani pemilh dan partai politik,” tutur Hasyim.

Gaungkan Pemilu 2024 Menggembirakan

Menyambut tahun politik sebelum Pemilihan Umum (pemilu) 2024, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyerukan kepada semua pihak untuk menjadikan pemilu sebagai ajang merekat persatuan.

Usai menjamu silaturahmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Selasa 3 Januari 2023, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir kepada media mengatakan bahwa ajang lima tahunan ini tidak sepatutnya melahirkan polarisasi antar sesama anak bangsa. Sebaliknya, pemilu harus menjadi momen untuk bergembira bersama.

“Kami juga menyampaikan pesan dan harapan bahwa selain pemilu luber jurdil dan pasti 5 tahun, juga ada suasana nyaman, aman, gembira dan berkualitas (proses hingga hasilnya). Gembira itu agar kita ketika masuk ke bilik suara termasuk sebelumnya juga tidak saling bersitegang, berhadap-hadapan tetapi nikmati sebagai sebuah kontestasi yang mengeluarga. Nah itu kita ciptakan bersama,” pesannya.

Sebagai organisasi masyarakat sipil, Muhammadiyah kata dia siap mengawal hal tersebut sebagaimana amanat Muktamar ke-48 yang baru usai sebulan lalu. Dalam Muktamar itu ada poin isu strategis kebangsaan soal Suksesi Kepemimpinan 2024.

Agar Pemilu 2024 menggembirakan, Haedar tak lupa menyeru kepada elit politik, partai politik, termasuk media massa untuk berhenti menggaungkan narasi kontraproduktif yang hanya menggaungkan perpecahan.

“Kita berharap tidak lagi ada pembelahan politik di tubuh bangsa ini. KPU, Muhammadiyah, Parpol, pemerintah, dan berbagai komponen bangsa, termasuk juga teman-teman dari media, mari kita ciptakan sejak dari sekarang bahwa pembelahan politik itu sudah harus menjadi masa lampau karena harganya terlalu mahal,” ajaknya.

Terakhir, Haedar memberi nasehat agar peserta pemilu 2024, yaitu partai dan elit politik untuk menunjukkan jiwa kenegarawanan dalam bersaing memperoleh suara.

“Maka kami berharap ada kesadaran kolektif, kesadaran politik bersama bahwa pemilu adalah ajang untuk membangun persatuan bangsa, membangun kemajuan dan pemilu harus menjadi titik di mana kita berdemokrasi itu betul-betul bukan hanya memperebutkan kursi. Tetapi ada hikmah kebijaksanaan. Siapapun nanti yang menang dan menduduki posisi di pemerintahan dan legislatif, itu amanat terbesar dan terberat, bukan sesuatu yang harus dirayakan dengan pesta pora, tetapi sebagai tanggung jawab yang luhur tapi berat,” ingat Haedar.

“Begitu juga jika nanti tidak memperoleh kesempatan atau kekuasaan posisi kursi, juga dengan lega hati untuk tetap berkhidmat untuk bangsa dan negara. Nah jika itu terlaksana tentu jadi hal yang kondusif,” tutur Haedar Nashir.