Pemilu Bareng 2024, Kader Muhammadiyah Didorong Berperan Politik

Muhammadiyah memandang politik tidak selalu kotor, meski tidak berafiliasi dengan salah satu partai politik (parpol), namun Muhammadiyah tidak anti politik. Politik juga dipandang sebagai media dakwah untuk kemajuan bersama. Maka kader harus berani mengambil peran dalam kontestasi pemilu serentak 2024.

Memandang hal itu, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah, Tafsir berpesan kepada seluruh kader Muhammadiyah, Jateng harus berani ambil bagian dalam politik dan dilarang apatis. Sebab lancarnya dakwah ditopang oleh tiga unsur yakni kekuasaan, ekonomi dan budaya yang ketiganya berjalan seimbang.

Meski begitu dalam berpolitik, kader Muhammadiyah tetap harus memprioritaskan moral serta mengutamakan realisasi visi misi dan program untuk kemaslahatan rakyat. Lebih lanjut Tafsir menjelaskan, dirinya meyakini banyak kader Muhammadiyah memiliki kompetensi SDM untuk maju sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Konstelasi Serentak

“Melihat demografi politik sekarang terkait momentum kontestasi serentak 2024, maka kader Muhammadiyah harus berani berpolitik dengan mengambil bagian untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah ataupun wakil kepala daerah,” ungkap KH Tafsir MA dalam Pengajian kader Muhammadiyah di Gedung Dakwah Muhammadiyah Karanganyar, dilansir situs muhammadiyah.or.id, Selasa 4 Januari 2021.

Selain itu, visi-misi serta pada tataran membuat program, diyakini kader Muhammadiyah sudah mahir karena terbiasa berorganisasi, sehingga jauh memahami tentang manajemen organisasi baik skala kecil, menengah dan skala besar.

Apalagi lanjut Tafsir, organisasi dunia yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun mengakui Muhammadiyah adalah organisasi dengan manajemen paling rapi sedunia. Untuk itulah menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi kader Muhammadiyah agar mulai berpikir meningkatkan elektabilitas yang jumlah variabelnya sangat banyak namun tetap terukur.

“Berangkat dari SDM jelas kader Muhammadiyah tidak diragukan, hanya saja yang perlu dipikirkan adalah mensupport tingkat elektabilitas mengingat para pemilih heterogen dengan latar belakang berbeda-beda,” tandasnya.

Maka, kader Muhammadiyah di daerah perlu belajar politik pada seniornya yang kompeten dakwah di bidang politik, karena pengalaman mereka berhasil memadukan antara politik praktis sebagai politisi dan ruh dirinya sebagai kader Muhammadiyah.