Pemerintah Impor Beras Jelang Panen Raya, PKS: Ini Ironis
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet mengkritik keras pernyataan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan mengenai rencana impor beras 500.000 ton pada tahun 2023 ini.
Wacana tersebut, kata Ketua umum Rumah Petani Nelayan Nusantara (RPNN) berpotensi membuat gejolak harga beras dalam negeri yang saat ini sedang memasuki masa panen raya.
Meski Mendag mengungkapkan hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga beras dan menjaga stok CBP Bulog, namun menurut politis PKS tersebut apa yang disampaikan Mendag akan membuat banyak spekulan di lapangan yang akan memanfaatkan momen untuk membeli gabah petani dengan harga murah.
“Saya terus terang tidak habis pikir apa yang disampaikan oleh Kemendag tersebut. Saat ini petani kita sedang panen raya dan dengan adanya isu impor tersebut dikhawatirkan akan menekan harga gabah hingga titik terendah,” ujarnya dalam pernyataan resmi di Jakarta Jumat, 17 Maret 2023.
Anggota legislatif dapil kabupaten/kota Sukabumi ini meminta pemerintah untuk tidak membuat gaduh disaat petani sedang musim panen raya dengan melemparkan isu impor.
Menurutnya importasi beras bukanlah solusi untuk menekan harga karena pada bulan November 2022 hingga Februari 2023 pemerintah sudah mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton dengan alasan yang sama yaitu untuk menekan harga beras di pasaran.
“Jika sekarang harga masih tetap mahal berarti impor bukanlah solusinya. Pemerintah seharusnya menggalakkan sidak di lapangan untuk mengejar para penjahat pemburu rente beras yang diduga membeli beras Bulog dengan harga murah dalam jumlah besar kemudian mengoplosnya lalu dijual dengan harga beras medium di pasaran,” tegas Slamet.
Sebelumnya Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan secara gambling menyampaikan dalam Rapat Kerja antara Kemendag dengan komisi VI DPR RI (15/03) Pemerintah telah menyepakati dapat sewaktu-waktu mengimpor beras sejumlah 500.000 ton untuk mengantisipasi lonjakan harga serta mengamankan stok beras bulog yang menurutnya saat ini tinggal 300 ribu ton.
Meski Mendag mengklaim bahwa dirinya tidak begitu setuju dengan impor beras namun langkah tersebut tidak bisa dihindari mengingat tidak terkendalinya harga beras saat ini.
Jangan Sepihak
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin sebelumnya juga mengkritisi rencana impor beras tersebut. Ia menyarankan agar dalam mengambil keputusan terhadap beras ini jangan ambil secara sepihak.
Tapi dibahas dalam forum yang lebih terbuka sehingga masyarakat turut melihat bagaimana negara ini bertindak dalam mengelola kebutuhan pokok ini. . Menurutnya, rapat gabungan ini akan lebih mudah secara cepat saling mengkonfirmasi antara data yang surplus beras akan tetapi di lapangan terjadi harga beras yang relatif tinggi.
“Panen raya tahun ini baru berlangsung. Dan saat ini masih berlangsung terus. Kita dudukan semua mitra komisi IV dan Komisi VI yang berhubungan dengan persoalan beras ini, seperti Bulog, Bapanas Kementan, ID Food, PT Pupuk Indonesia, dan Kementerian Perdagangan,” tegas Akmal.
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini menyampaikan, dengan situasi harga gabah yang tinggi mencapai 6 ribu rupiah, mestinya pemerintah dapat mengevaluasi agar SE nomor 47/TS.03.03/K/02/2023 tentang Harga Batas atas Pembelian Gabah atau Beras di evaluasi.
Gabah Kering Panen Tingkat Petani Rp 4.550,- dan Gabah Kering Giling Tingkat Penggilingan Rp. 5.700,- jika dibandingkan situasi lapangan sangat tidak menguntungkan bagi petani, kata Akmal.