Pemerintah Harus Perbaiki Sistem Kesehatan Nasional, Pesan PBNU

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mendorong pemerintah untuk melakukan pembenahan sistem kesehatan nasional, belajar berbagai permasalahan yang muncul selama pandemi.

"Pandemi ini nyata dan belum usai. NU mendukung dan membersamai langkah-langkah Pemerintah dalam menangani pandemi, dari hulu hingga hilir," katanya pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2021 yang digelar di Jakarta, 25-26 September 2021.

Said Aqil menambahkan, dari sisi hulu, penerapan prokes tidak boleh kendor. Meski sekarang tengah landai, ada kemungkinan terjadi lonjakan gelombang ketiga. "Menurut keterangan epidomolog, berdasarkan pola kurva tiga-lima bulanan, lonjakan diperkirakan terjadi di akhir 2021," paparnya.

Dari sisi tengah, kata Said Aqil, NU mendukung percepatan vaksinasi agar segera terbentuk herd immunity atau kekebalan komunitas. Dari sisi hilir, NU merekomendasikan agar Pemerintah memperbaiki sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan rasio dan keandalan fasilitas kesehatan (RS dan Puskesmas), mengurangi kesenjangan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan (dokter/dokter spesialis, perawat, dan bidan), serta memperkuat ekosistem kesehatan, mulai kemandirian farmasi, penambahan dokter dan nakes, kapasitas RS dan Puskesmas, dan produksi alkes.

"Saat ini, sekitar 94 persen alkes yang beredar adalah produk impor. Dominasi alkes impor menandai rapuhnya sistem kesehatan nasional," sambungnya.

Tak Boleh Lengah

Aqil menambahkan, pandemi hanya bisa diatasi dengan sinergi dan kerja sama Pemerintah dan masyarakat. Masyarakat displin prokes, sementara Pemerintah menggalakkan vaksinasi dan memperbaiki ekosistem kesehatan.

"Pemerintah perlu membatasi akses masuk bagi tenaga kerja asing, sampai situasi pandemi terkendali. Di sisi lain, masyarakat tidak boleh euforia dengan berbagai pelonggaran kegiatan masyarakat. Kita semua harus waspada terkait potensi datangnya gelombang ketiga," Said mengingatkan.

Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun ini diselenggarakan dengan protokol kesehatan ketat dan berbagai pembatasan. Seluruh peserta dari tiap provinsi di Indonesia diwajibkan membawa bukti sertfikat vaksinasi dan telah menjalani tes usap antigen sebelum masuk ruang acara.

"Meski situasi saat ini cenderung melandai di tengah gencarnya ikhtiar Pemerintah melakukan vaksinasi, kita tidak boleh lengah dan abai," ujar Said.

Setelah sempat ditunda, Said beesyukur Munas-Konbes NU akhirnya bisa digelar meski dengan jumlah peserta terbatas sekadar sebagai forum internal, dengan peserta terbatas, tanpa mengundang pihak eksternal. "Ini dilakukan untuk menyempurnakan ikhtiar kita dalam rangka memutus rantai penularan," ucapnya.

Munas-Konbes NU 2021 sebagai forum tertinggi kedua setelah Muktamar NU akan membahas dan memberikan berbagai rekomendasi penyelesaian persoalan kepada pemerintah pada setiap bidang.

Bidang-bidang yang menjadi pembahasan antara lain adalah tentang kesehatan, polhukam (politik, hukum, dan keamanan), pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat (kesra). Pembahasan tersebut akan menghasilkan sejumlah butir rekomendasi dari setiap bidang dan ditujukan kepada pemerintah.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut hadir dan memberi sambutan secara daring dalam upacara pembukaan di hadapan sekitar 250 peserta yang terdiri jajaran pengurus PBNU beserta badan otonomnya, serta utusan PWNU dari berbagai provinsi di Indonesia. Ma'ruf mengapresiasi penyelenggaraan forum permusyawaratan nasional ini dan berharap menghasilkan sejumlah masukan berharga bagi pemerintah dan masyarakat secara umum.