Pemerintah Didesak Bongkar Mafia Beras
Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) mendesak pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap tata kelola pangan nasional, menyusul temuan indikasi kecurangan distribusi beras oleh ratusan produsen.
KRKP menilai praktik mafia pangan telah berlangsung lama dan merugikan banyak pihak, termasuk petani dan masyarakat luas.
Koordinator KRKP, Ayip Said Abdullah, menekankan bahwa praktik mafia pangan bukan fenomena baru. Namun, menurutnya, pemerintah belum menunjukkan tindakan tegas dan komprehensif dalam menangani masalah tersebut. “Yang dirugikan bukan hanya masyarakat. Dampaknya juga sampai ke petani dan negara ini,” kata Ayip dalam dialog di Pro 3 RRI, Minggu 13 Juli 2025.
Ayip mengkritik Kementerian Pertanian (Kementan) yang dinilai belum maksimal dalam menindaklanjuti praktik-praktik curang di sektor pangan.
“Kementan tidak boleh menutup mata. Jangan seolah-olah kita jalan di tempat,” tegasnya.
Lebih lanjut, KRKP juga mendorong keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi dan mengungkap jaringan mafia pangan yang disebutnya sebagai “rahasia umum.”
“Kami pernah melakukan riset dan menemukan bahwa praktik ini berulang. Penegakan hukum mutlak dilakukan agar tidak terus berulang,” ujar Ayip.
KRKP menilai pentingnya pendekatan hukum yang adil dan tidak tebang pilih.
“Jangan sampai ada kesan kasus dipilih-pilih penanganannya,” tambahnya.
Satgas Pangan Polri Tindaklanjuti Dugaan Kecurangan 212 Produsen Beras
Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri menindaklanjuti laporan dari Kementan terkait dugaan kecurangan oleh 212 produsen beras di 10 provinsi. Empat produsen telah diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri pada Kamis 10 Juli 2025. “Masih dalam proses pemeriksaan,” ujar Ketua Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol. Helfi Assegaf.