Pemerintah akan Impor Beras, Petani Jember: Aneh bin Ajaib

Rencana pemerintah mengimpor beras mendapat kritik dari Asosiasi Petani Pangan Jawa Timur. Rencana impor beras tersebut dinilai berpotensi menyengsarakan petani.

Ketua Asosiasi Petani Pangan Jawa Timur, Jumantoro mengatakan, pada bulan Agustus 2022 lalu, Presiden Jokowi mendapat penghargaan pencapaian target pangan. Namun, anehnya pemerintah justru berencana mengimpor beras, untuk memenuhi stok beras pemerintah.

“Di Republik Indonesia sangat aneh dan ajaib. Presiden baru dapat penghargaan pencapaian target pangan bulan Agustus. Tetapi, Bulog malah berencana mengimpor beras,” kata Jumantoro, Rabu, 30 November 2022.

Jumantoro khawatir kebijakan impor beras menjelang masa panen, akan berdampak buruk terhadap petani lokal. Sebab, dapat dipastikan gabah hasil produksi petani saat panen nanti harganya akan anjlok.

Padahal sesuai HPP yang ada saja, petani sudah merugi. Apalagi harganya di bawah HPP, hasil yang diperoleh tidak akan mampu menutup biaya produksi yang dikeluarkan.

“Harga HPP gabah saat ini sudah tidak relevan dengan biaya produksi yang harus dikeluarkan petani. HPP gabah harus segera direvisi. Seharunya, gabah kering panen minimal dihargai Rp 5.000,” tambah Jumantoro.

Produksi Beras di Jember Turun

Menurut Kepala LP2M Universitas Jember Prof. Yuli Witono, kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Jember tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan tersebut adalah alih fungsi lahan.

“Jember pernah mendapat rangking pertama dalam jumlah produksi beras. Namun, kondisinya saat ini sudah menurun. Salah satunya karena alih fungsi lahan,” kata Prof Yuli.

Penurunan produksi beras saat ini, menurut Prof Yuli belum begitu dirasakan oleh masyarakat. Sebab, saat kekurangan masih bisa menambah cadangan dengan kebijakan impor.

Namun, suatu saat jika alih fungsi lahan terus terjadi, dampak buruknya akan dirasakan oleh masyarakat. Karena itulah, Yuli berharap Kabupaten Jember memiliki Peraturan Daerah Perlindungan Lahan Pertanian abadi harus segera diwujudkan. Sehingga nanti tidak boleh ada Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang difungsikan untuk bangunan.

“Terkait perda perlindungan lahan pertanian abadi harus diwujudkan. Pelepasan izin tidak boleh sembarangan. Regulatornya harus konsisten, kalau RTH tidak boleh dipakai untuk bangunan,” pungkas Prof Yuli.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia berencana mengimpor beras, untuk memenuhi stok cadangan beras pemerintah (CBP). Tercatat stok yang ada di Bulog pada 22 November 2022 hanya tersisa 426.573 ton.

Seharusnya stok beras yang harus dimiliki pemerintah hingga akhir tahun harus mencapai 1,2 juta ton.