Pembebasan Lahan Bendung Gerak Karang Nongko Blora Tersendat
Ada lima desa terdampak rencana pembangunan bendung gerak Karang Nongko di Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora Jawa Tengah. Di antaranya Desa Ngrawoh, Nginggil, Nglebak, Megeri dan Mendenrejo.
Dalam rencana ini, Kabupaten Blora mendapat tanggung jawab dalam membebaskan lahan tersebut. Namun, karena masih adanya keterbatasan anggaran, proses pembebasan masih dalam tahap administrasi. Entah nanti bagaimana selanjutnya. “Kami sendiri belum tahu pastinya pembebasan lahan akan di lakukan. Sosialisasi memang sudah dilaksanakan, tapi masih terbatas,” ujar Kepala DPUPR Blora, Sam Gautama Karnajaya, Senin 28 Februari 2022.
Rencananya menurut dia, warga yang terdampak pembangunan Bendung Gerak Karang Nongko ini akan direlokasi ke Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Gadjah Mada (UGM). “Tapi tidak semua warga mau direlokasi,” jelasnya.
Untuk diketahui, proyek ini telah ditetapkan menjadi proyek strategis nasional. Tercantum dalam Perpres nomor 79 Tahun 2019. Pekerjaan akan dilaksanakan Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.
Rencananya, proyek nasional Bendung Gerak Karang Nongko ini akan membendung sungai Bengawan Solo. Memisahkan Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, dengan Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.
Ada sembilan pintu air yang bakal dibangun. Mengaliri lahan seluas 1.747 hektare untuk Blora dan 5.203 hektare untuk Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, Proyek Nasional ini bisa memenuhi kebutuhan air baku PDAM sekitar 2,15 juta meter kubik atau 100 liter per detik.
Sebenarnya, desain pekerjaan yang akan dilaksanakan Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo sudah jadi. Tinggal proses pembebasan lahan warga. Perhitungannya juga sudah selesai.
Untuk anggarannya mencapai Rp 2,5 triliun. Bendung Gerak Karang Nongko nantinya akan dibangun dengan tipe concrete gravity. Dengan daerah tangkapan seluas 10,03 KM2. Serta berdaya tampung efektif sebesar 59,1 juta m3.
Infrastruktur tersebut diproyeksikan mampu memberikan pasokan Daerah Irigasi (DI) Karang Nongko kanan (Kabupaten Bojonegoro) seluas 5.203 Ha dan D.I. Karang Nongko kiri (Kabupaten Blora) seluas 1.747 Ha.
Harapannya, proyek ini nanti bisa berjalan sesuai rencana. Bupati Blora, Arief Rohman mengaku, kementerian Sekretariat Negara sudah bersurat untuk menuntaskan lahan. Rencana lahan masyarakat yang terdampak pembangunan akan dimintakan lahan pengganti di lahan KHDTK UGM sekitar 300 hektar.
Konsepnya nanti dipindah. Bedol desa. Perumahan dipindah dengan segala penunjang sesuai yang ada di sana. Menurut Arief, kalau lahan clear tahun ini, tahun depan pembangunan bisa dilakukan.
“Kami ajak masyarakat untuk diskusi dan relokasi. Nanti jadi kawasan baru. baik perumahan yang dibangun oleh Dirjen Perumahan dan UGM. Konsep perumahan terkonsep. Lengkap seperti kondisi masyarakat yang ada seperti sekarang. Mulai kegiatan sosialnya seperti apa, penunjang kesehatan, tempat ibadah, perekonomiannya, termasuk air bersih, akses jalan dan lainnya,” tegasnya.