Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2026 Dipercepat Mulai November 2025

Pemerintah menargetkan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2026 bisa dimulai lebih cepat, yakni pada November 2025. Maka calon jamaah haji Indonesia tahun 2026 sudah bersiap sejak dini.

Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf menyampaikan, pemerintah kini tengah menunggu pembahasan final bersama DPR terkait besaran biaya haji yang akan dibebankan kepada jamaah.

“Kita akan bicara dengan DPR Panja BPIH, nanti disepakati keluar Keppres. Mudah-mudahan sebelum Desember sudah bisa lunasi (mulai pelunasan),” ujarnya di Jakarta, Minggu 12 Oktober 2025 malam.

Irfan menjelaskan, sebelum pelunasan dibuka, Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji 2026 akan terlebih dahulu dibentuk untuk menegaskan angka resmi Bipih tahun depan.

“Sekarang ini DPR lagi reses mungkin ya sekitar 20 Oktober tergantung jadwal dari DPR,” kata Irfan Yusuf.

Meskipun angka pastinya belum ditetapkan, ia mengingatkan agar para calon jamaah yang sudah masuk estimasi keberangkatan 2026 mulai mempersiapkan diri dari sekarang. “Itu (persiapan pelunasan) seharusnya sekarang persiapannya. Jangan terlalu mepet,” katanya menekankan.

Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf itu berharap pelaksanaan Ibadah haji 2026 dapat berjalan lebih rapi. Jemaah mendapat pelayanan lebih baik sejak di tanah air hingga di tanah suci. "Saya tidak ingin mendengar ada jemaah yang mebeluh karena mendapat perlakuan buru," katanya.

BPKH Sudah Setor Rp2,7 Triliun ke Sistem e-Hajj

Dari sisi keuangan, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah mengambil langkah awal. Kepala Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, memastikan bahwa pihaknya sudah menyetorkan dana muka ke pemerintah Saudi sebesar Rp2,7 triliun.

“BPKH sudah menyetorkan Rp2,7 triliun untuk uang muka sebagai pendaftaran bagi negara Indonesia di sistem e-Hajj di Arab Saudi. Itu tujuannya untuk memesan tempat di Arafah,” kata Fadlul.

Langkah ini dilakukan agar Indonesia lebih cepat mendapatkan kuota dan fasilitas di Arab Saudi. Fadlul menambahkan, BPKH kini tidak hanya berperan sebagai juru bayar, tapi juga mulai terlibat langsung dalam pengadaan dan negosiasi harga kebutuhan jamaah di Tanah Suci.

“Di dalam revisi undang-undang penyelenggara ibadah haji kemarin sudah ada pasal yang menyampaikan bahwa BPKH akan turut dalam penyelenggara ibadah haji. Nah nanti kita lihat bagaimana implementasinya,” ujarnya.

Dengan jadwal pelunasan yang diproyeksikan dimulai November, pemerintah berharap seluruh sistem birokrasi haji — dari penetapan biaya, verifikasi kesehatan, hingga pengadaan fasilitas — bisa berjalan lebih tertib dan transparan.

Kini, bola panas ada di tangan DPR dan Kementerian Haji untuk menuntaskan pembahasan biaya. Jika semua berjalan sesuai rencana, calon jamaah bisa mulai melunasi Bipih lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya.