PDIP Nilai SBY Tidak Bijak, Ikuti Pembisik yang Keliru

PDI Perjuangan menanggapi serius tuduhan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa pemerintahan Presiden Jokowi ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil.

“Mohon maaf, Pak SBY tidak bijak. Dalam catatan kualitas Pemilu tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut, Pak SBY yang bertanggung jawab," kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangan resmi di Jakarta, 17 September 2022.

Menurut Hasto, zaman Pak Harto saja tidak ada manipulasi DPT. Zaman Pak SBY manipulasi DPT bersifat masif. Salah satu buktinya ada di Pacitan. Selain itu, Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati yang seharusnya menjadi wasit dalam Pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat.

Di luar itu, kata Hasto, data-data hasil pemilu kemudian dimusnahkan. Berbagai bentuk tim senyap dibentuk. Selain itu, menurut penelitian, SBY menggunakan dana hasil kenaikan BBM untuk kepentingan elektoral. Pada saat bersamaan terjadi politisasi hukum terhadap lawan politik SBY.

"Rezim SBY lah yang mendorong liberalisasi politik melalui sistem Pemilu Daftar Terbuka. Puncak liberalisasi politik dan liberalisasi di sektor pertanian, terjadi zaman Pak SBY. Dengan berbagai manipulasi tersebut, Partai Demokrat mengalami kenaikan 300%. Paska Pak SBY tidak berkuasa, terbukti hal-hal yang sifatnya ‘bubble’ kemudian mengempes atau pecah sendiri, karena cara menggelembungkannya bersifat instan,” kata Hasto.

"Ada yang bisa menunjukkan berbagai skema kecurangan pada saat Pemilu 2009 kalau memang mau didalami lagi," tambah Hasto.

Pada kesempatan yang sama, Hasto mempersilakan SBY turun gunung. “Setahu saya, beliau tidak pernah lagi naik gunung. Jadi turun gunungnya Pak SBY sudah lama dan berulang kali. Monggo turun gunung. Tetapi kalau turun gunungnya itu mau menyebarkan fitnah kepada Pak Jokowi, maka PDI Perjuangan akan naik gunung agar bisa melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan oleh Pak SBY. Sebab informasi yang diterima Pak SBY sangat tidak tepat. Jadi hati-hati kalau mau ganggu Pak Jokowi,” kata Hasto.

Menurut Hasto, sebagai seorang ayah, wajar Pak SBY ingin yang terbaik buat Pak AHY. Hanya saja ia menyayangkan bila menggunakan cara-cara seperti ini.

“Bisa tidaknya Demokrat bisa mencalonkan AHY dalam Pilpres jangan dijadikan indikator sebagaimana tuduhan adanya skenario pemerintahan Pak Jokowi untuk berbuat jahat dalam Pemilu. Pak Jokowi tidak pernah punya pikiran batil sebagaimana dituduhkan Pak SBY. Pak Jokowi juga tidak menginjak-injak hak rakyat. Dengan blusukan, Pak Jokowi mengangkat martabat rakyat,” kata alumni UGM dan Universitas Pertahanan tersebut.

“Apa yang disampaikan oleh Pak SBY bahwa selama 10 tahun Demokrat memimpin tidak pernah melakukan kecurangan Pemilu, mudah sekali dipatahkan. Jadi biar para pakar Pemilu yang kredibel yang menilai demokratis tidaknya 10 tahun ketika Demokrat memimpin. Bukan hanya itu, saksi kunci berbagai kasus korupsi besar pun banyak meninggal tidak wajar di zaman pemerintahan Pak SBY. Itu yang bisa diteliti,” kata Hasto.

Informasi yang Diterima SBY

Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelumnya mengatakan, bahwa dirinya menerima informasi bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang akan diatur hanya untuk dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dikehendaki oleh penguasa.

Hal itu disampaikan SBY kepada kader Partai Demokrat saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Tahun 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis 15 September 2022.

SBY juga menyebut, Demokrat akan sengaja dijegal lewat presidensial threshold 20 persen agar tidak ikut mengajukan calon presiden.

"Informasinya Demokrat sebagai oposisi jangan berharap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya, jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan?" ucap SBY.

"Pikiran seperti itu batil, itu bukan hak mereka, pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, yang berdaulat juga rakyat, dan ingat selama 10 tahun dulu, kita di pemerintahan dua kali menyelenggarakan pemilu termasuk pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," kata SBY dalam pidatonya yang tersebar lewat media sosial Tiktok.