PDIP Jember Soroti Satu Tahun Bupati Hendy Siswanto-Gus Firjaun

DPC PDIP Kabupaten Jember mengkritisi satu tahun pemerintahan Hendy Siswanto-Gus Firjaun. Setidaknya ada sejumlah persoalan yang diminta diperbaiki pada tahun berikutnya.

“Selama pemerintahan Hendy-Gus Firjaun, masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Kita sampaikan catatan agar persoalan Hendy-Gus Firjaun melakukan perbaikan di tahun berikutnya,” kata Wakil Ketua DPC PDIP Jember, Widarto, Jumat, 31 Desember 2021.

Ada delapan persolan yang menjadi sorotan PDIP Jember, mulai dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2025, Gagalnya PAPBD, persoalan perekonomian, sampai persoalan capaian vaksinasi.

Soal SILPA Kabupaten Jember, PDIP Jember memprediksi pada tahun 2021 akan mencapai Rp1 triliun. Hal itu disebabkan buruknya proses perencanaan dan konsolidasi birokrasi.

PDIP menyayangkan soal Silpa yang diprediksi tinggi. Padahal anggaran itu sudah ditunggu rakyat, apalagi di saat pandemi covid-19. Banyaknya anggaran yang tidak terserap menjadi salah satu penyebab meningkatnya persentase kemiskinan di Kabupaten Jember.

“Ekonomi Jember terkontraksi dan rusaknya infrastruktur yang hampir menyeluruh di Kabupaten Jember. Tingkat kemiskinan di Jember naik 0,32 persen menjadi 10,41 persen dari penduduk Jember, dan pengangguran naik 0,31 persen menjadi lebih dari 70.000 orang,” jelas Widarto.

Catatan kedua mengenai  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2025. PDIP Jember menyayangkan pengesahan RPJMD yang tidak tepat waktu. PDIP menduga keterlambatan pengesahan RPJMD Jember 2021-2025 itu disebabkan ketidaksinkronan antara peta permasalahan dengan solusi dan program prioritas.

Selain itu, PDIP juga menyoroti  gagalnya Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun 2021. Padahal DPIP Jember melalui Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jember jauh hari sudah mengingatkan potensi keterlambatan.

“Sehingga dengan gagalnya PABPBD Tahun 2021, pemerintah menggunakan Perkada untuk PAPBD Tahun 2021 dengan segala keterbatasannya. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab tingginya SILPA Tahun 2021,” tambah Widarto.

Bupati sebagai kepala daerah dinilai sering melontarkan program-program yang tidak akseptabel dan sulit untuk direalisasikan, baik dari sisi kemampuan anggaran maupun secara peraturan perundang-undangan. Beberapa contoh, upaya untuk pemindahan kantor pemerintah Kabupaten Jember dan Kantor DPRD Kabupaten Jember, pendirian pabrik pupuk, one way jalur Mangli-Alun-Alun, Bandara di Getem dan lain-lain.

PDIP Jember juga menyesalkan ditolaknya usulan Raperda Tentang Pendidikan Pancasila inisiatif Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember. Padahal program itu menyangkut ideologi negara yang sangat fundamen dan penting untuk pemahaman dan karakter anak didik.

Pemerintahan Hendy-Gus Firjaun juga dinilai gagal mengatasi persoalan pupuk yang dialami petani Jember. Janji politik saat kampanye belum terealisasi, karena fakta yang ada petani masih kebingungan menyikapi persoalan pupuk.

Terkait persoalan ekonomi, Pemkab Jember tidak cukup hanya dengan branding Jember Kueren. Tetapi harus diikuti dengan program kebijakan yang bisa memproteksi, pemberdayaan, dan akses pasar yang menguntungkan untuk sektor-sektor penopang PDRB . Baik pertanian, perkebunan, UMKM, maupun ekonomi kreatif dan pariwisata, dan tanpa diskriminasi.

Catatan terakhir soal capaian vaksinasi di Kabupaten Jember. Meskipun persentase capaian vaksin sudah di atas 61 persen, namun PDIP menilai percepatan vaksinasi di Kabupaten Jember berjalan lamban pada saat awal.

Kendati demikian PDIP mengapresiasi peran serta ormas, TNI, Poli dan kelompok-kelompok masyarakat yang berperan aktif mengejar keterlambatan vaksinasi ini.

“Lambannya vaksinasi ini sejatinya bukan hanya menyangkut kekebalan komunal tetapi juga menyangkut pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat yang berdampak pula pada ekonomi masyarakat,” kata Widarto.