Pastikan Demokrasi Berjalan, Pesan Menlu RI d BDF ke-13

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, bagi Indonesia adanya pandemi COVID-19 tidak menjadi penghalang, untuk terus menjalankan proses demokrasi.

"Pandemi tidak boleh melunturkan nilai demokrasi dan di saat yang sama demokrasi tidak boleh menjadi penghalang mengalahkan pandemi. Justru kita yakin bahwa demokrasi merupakan 'tools' yang tepat bagi setiap negara, untuk melawan pandemi ini," ujar Retno Marsudi, dalam keterangan terkait Bali Democracy Forum (BDF) ke-13 Jumat, 11 Desember 2020.

Bali Democracy Forum (BDF) ke-13, resmi dimulai, Kamis 10 Desember 2020, di Nusa Dua, Bali. Even internasional yang mengusung tema "Demokrasi dan Pandemi COVID-19" itu turut disiarkan secara daring dan diikuti oleh hingga 500 peserta dari 69 negara.

Sebanyak 44 orang dari 26 negara dan 3 organisasi internasional, yang menghadiri forum secara fisik. Adanya pandemi COVID-19 memberikan tantangan tersendiri bagi penyelenggaraan BDF ke - 13 secara hybrid (campuran), terutama untuk memastikan proses demokrasi terus berjalan.

Lebih lanjut Retno Marsudi menegaskan, dalam mengimplementasikan demokrasi tetap dianggap tidak mudah di tengah pandemi, sehingga Indonesia menilai terdapat tiga hal yang penting dilakukan.

"Pertama, pentingnya terus memulihkan kepercayaan terhadap demokrasi. Kita harus pastikan demokrasi "delivers". Demokrasi dinilai diyakini akan dapat memberikan ruang bagi dialog oleh pengambilan kebijakan kesehatan publik selama pandemi.

Kedua, pentingnya menjaga nilai dan norma demokrasi pada pasca pandemi. Tantangan untuk menjalankan praktek demokrasi di masa pandemi sangatlah besar. Beberapa pelaksanaan kebebasan harus kita laksanakan sesuai kondisi darurat kesehatan.

Ketiga, pentingnya memupuk solidaritas demokrasi dalam melawan pandemi. Indonesia percaya hak individu dapat dijalankan beriringan dengan kepentingan kolektif masyarakat tanpa harus mengorbankan salah satunya," kata Retno.

Meski demikian, Retno menambahkan adanya pandemi COVID-19 tidak menghalangi sejumlah pihak tidak bertanggungjawab, untuk memanfaatkan ruang demokrasi dalam menyebarkan informasi yang tidak benar.

"Tantangan lain yang muncul adalah bagaimana ruang demokrasi digunakan oleh beberapa pihak untuk menyebarkan misinformasi, disinformasi, yang memiliki potensi justru mengganggu penanganan pandemi itu.

"Pada sesi pertama, beberapa menteri juga meng-highlight hal itu. Selama pandemi ini tidak boleh menghilangkan komitmen kita terhadap demokrasi," tegasnya, ketika menggelar konferensi pers usai membuka BDF ke-13, Kamis 10 Desember 2020, di Nusa Dua, Bali.

Penyelenggaraan BDF ke-13 mendapatkan apresiasi dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Gueterres.