Pasar Hewan Tak Ditutup, Khawatir Ternak Dijual di Luar Pasar

Meski Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) telah merebak di 22 kecamatan dari total 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo, belum ada satu pun pasar hewan yang ditutup. Pemkab Probolinggo punya pertimbangan, jika pasar hewan ditutup justru dikhawatirkan hewan ternak dijual di luar pasar hewan sehingga semakin menyulitkan pemantauan hewan ternak.

“Memang ada wacana untuk menutup pasar hewan demi menekan merebaknya Penyakit Mulut dan Kuku. Tetapi kami justru khawatir jika pasar hewan ditutup akan muncul pasar liar sehingga sulit dikontrol,” ujar Plt Bupati Probolinggo, A. Timbul Prihanjoko, Jumat, 3 Juni 2022.

Soal keluar-masuknya sapi dari daerah lain, kata Timbul, memang harus diawasi lebih ketat. Apalagi selama ini jalur keluar-masuk ternak di Probolinggo melalui banyak jalan, baik melalui darat maupun laut.

Belum lagi, “jalur tikus” yang memungkinkan hewan ternak keluar-masuk Kabupaten Probolinggo. “Harus lebih diketati agar jangan sampai ternak yang masuk ke Probolinggo membawa virus PMK,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Plt Bupati meminta para peternak tidak panik menghadapi merebaknya PMK. “Mari kita hadapi bersama, PMK bisa disembuhkan,” katanya.

Sementara itu Kapolres Probolinggo, AKBP Teuku Arsya Khadafi mengatakan, selama pasar-pasar hewan di Probolinggo masih beroperasi, pihaknya akan terus memantau peredaran hewan ternak. “Kami ikut mewaspadai terutama di titik-titik yang menjadi pintu keluar masuk hewan ternak di Probolinggo,” ujarnya.

Sementara saat berkunjung ke Koperasi Unit Desa (KUD) Argopuro di Kecamatan Krucil, AKBP Arysa mengapresiasi langkah penyekatan (lockdown) yang dilakukan koperasi yang bermitra dengan para peternak sapi perah itu.

Seperti diketahui, manajemen KUD di lereng Gunung Argopuro menerapkan penyekatan sejak sekitar 300 sapi perah terjangkit PMK. Sebanyak 11 sapi perah di antaranya mati. Selama ini populasi sapi perah di Kabupaten Probolinggo memang terpusat di Kecamatan Krucil dengan total 7.375 sapi perah.

“Kami perlu menerapkan lockdown demi mencegah merebaknya PMK di lingkungan peternak sapi perah yang menjadi mitra KUD,” ujar Suloso, Pengurus Bidang Usaha KUD Argopuro.

Yang jelas, sejak PMK merebak, produksi susu segar yang dihasilkan para peternak mitra KUD Argopuro menurun. Sebelum PMK, produksi susu segar yang ditampung KUD sekitar 40 ton per hari.

“Setelah PMK merebak, produksi susu segar tinggal 32 ton per hari, tentu saja ini merugikan para peternak sapi perah,” ujar Suloso. Diperkirakan sejak PMK merebak (sekitar dua pekan) petani merugi sekitar Rp950 juta.

Suloso menjelaskan, kasus PMK pertama pada sapi perah di lingkungan KUD Argopuro ditemukan dari peternak yang membeli sapi perah dari Lumajang. “Sebaiknya, Pemkab Probolinggo melakukan penyekatan di titik-titik masuknya sapi ke Probolinggo,” katanya.

Bahkan Suloso meminta agar Pemkab Probolinggo membuat kebijakan terkait lalu lintas perdagangan ternak. “Termasuk melakukan semua pasar hewan. Kami juga Pemprov Jatim memfasilitasi tersedianya bantuan vaksin untuk pencegahan terhadap PMK,” ujarnya.

Menanggapi keluhan dari pengurus KUD Argopuro, Kapolres AKBP Asrya mengatakan, akan mengetati jalur keluar-masuk ternak di Probolinggo.

“Kami akan melakukan penyekatan terutama pada jalur-jalur tikus, yang menjadi jalan masuknya ternak dari luar daerah. Soal vaksin, kami masih menunggu dari Pemprov Jatim dan pusat,” kata perwira polisi kelahiran Aceh itu.