Pasang Merah Putih di Masjid, Haram? Itu Hoax Fatwa MUI

Jakarta: Muncul berita hoax yang berjudul "MUI Mengesahkan Fatwa Haram Pemasangan Bendera Indonesia di Masjid " di laman wordpress. Informasi tersebut adalah berita palsu, fitnah. Dalam info tersebut disebutkan Asrorun Niam Sholeh, Sekretaris Komisi Fatwa MUI, membacakan fatwa,  dan menandatangani bersama Ketua Komisi Fatwa KH Ma’ruf Amin. 

“Padahal,  Kiai Ma’ruf Amin adalah Ketua Umum MUI. Melihat modusnya,  sangat terencana untuk mendegradasi MUI dan merusak persatuan bangsa. Merusak suasana keharmonisan di tengah peringatan HUT Kemerdekaan,” kata Asrorun Niam Sholeh, Sekretaris Komisi Fatwa MUI, pada ngopibareng.id, Rabu (16/08/2017).

Dijelaskan, sikap MUI terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, tentang hubungan agama dan negara,  soal peneguhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah tertuang jelas dalam produk2 fatwa dan kebijakan MUI.
“Mohon masyarakat untuk tidak menyebarluaskan berita hoax yang bisa merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,” tutur Asrorun Niam.

Diingatkannya, agar masyarakat waspadai adanya adudomba,  saling menghina, saling mencela,  saling fitnah,  yang merusak persatuan bangsa.

“Pembuat dan penyebar berita hoax ini dipastikan adalah pihak yang anti-NKRI, pihak yang tidak ingin Indonesia aman,  pihak yang senang terjadinya disharmoni bangsa,  dan pihak yang tidak beragama,” tegasnya.

Pihaknya meminta Kominfo untuk menutup dan mencegah perluasan berita hoax tersebut. “Saya sudah koordinasi dengan Kominfo,  dan sudah terdeteksi akun pembuatnya.

“Kami meminta aparat penegak hukum untuk melakukan langkah hukum,  mencari, menemukan n mengambil langkah hukum bagi penyebar berita hoax yg bs mengancam keutuhan bangsa,” kata Niam Sholeh.

Sikap MUI

Untuk memperjelaskan sikap MUI terhadap hubungan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, berikut Hasil Keputusan ijtima Komisi Fatwa se-Indonesia:

PENEGUHAN BENTUK DAN EKSISTENSI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

1. Kesepakatan bangsa Indonesia untuk membentuk Negara  Kesatuan Republik Indonesia sebagai ikhtiyar untuk  memelihara keluhuran agama dan mengatur kesejahteraan  kehidupan bersama, adalah mengikat seluruh elemen  bangsa.

2. Pendirian NKRI adalah upaya final bangsa Indonesia untuk  mendirikan negara di wilayah ini.

3. Wilayah NKRI dihuni oleh penduduk yang sebagian besar  beragama Islam, maka umat Islam wajib memelihara keutuhan  NKRI dan menjaga dari segala bentuk pengkhianatan terhadap  kesepakatan dan upaya pemisahan diri (separatisme) oleh  siapapun dengan alasan apapun.

4. Dalam rangka menghindarkan adanya pengkhianatan dan/ atau pemisahan diri (separatisme) negara wajib melakukan  upaya-upaya nyata untuk menciptakan rasa adil, aman dan sejahtera secara merata dan serta penyadaran terhadap elemen-elemen yang cenderung melakukan pengkhianatan atau separatisme.

5. Upaya pengkhianatan terhadap kesepakatan bangsa  Indonesia dan pemisahan diri (separatisme) dari Negara  Kesatuan Republik Indonesia yang sah, dalam pandangan  Islam termasuk bughat. Sedangkan bughat adalah haram  hukumnya dan wajib diperangi oleh negara.

6. Setiap orang, kelompok masyarakat, lembaga-lembaga atau  organisasi-organisasi yang melibatkan diri, baik secara  terang-terangan maupun tersembunyi, dalam aktifitasnya  yang mengarah pada tindakan pemisahan diri (separatisme)  dari NKRI adalah termasuk bughat. (adi)