Partai Buruh Demo di Hari HAM Sedunia saat Presiden Jokowi Mantu

Massa Partai Buruh menggelar demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Sabtu, 10 Desember 2022. Momen ini bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional sekaligus Presiden Jokowi mantu Kaesang Pangarep dan Erina Gudono di Yogyakarta.

Sebanyak 2.000 massa diklaim tergabung dalam sebelas serikat pekerja bersama serikat petani melaksanakan aksi di Istana Presiden.

"Partai Buruh melihat Hari HAM sebagai momentum merawat ingatan kita kembali perihal berbagai macam kasus pelanggaran hak asasi yang ada di Indonesia yang hingga hari ini belum ada kejelasan atau belum tuntas,” ujar Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual, Jumat, 9 Desember 2022.

Massa Partai Buruh berkeinginan suara-suara mereka didengarkan oleh Presiden Jokowi sehingga menyelesaikan komitmennya menuntaskan kasus-kasus HAM pada sisa waktu masa jabatannya.

“Aksi ini adalah bagian dari aksi propaganda sebagai upaya terus merawat ingatan agar kita tidak lupa dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran HAM di negeri ini,” sambung Said Iqbal.

Selama massa Partai Buruh menggelar demo, pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat melakukan rekayasa lalu lintas karena akses Jalan Merdeka Barat ditutup untuk sementara waktu.

Beton pembatas jalan telah dipasang oleh kepolisian menggunakan alat berat, mulai truk hingga kendaraan forklift. Kawat berduri juga telah dipasang oleh pihak kepolisian. Di belakang deretan kawat berduri, dipasang water barrier berukuran besar.

9 tuntutan Partai Buruh dalam demo di peringatan Hari HAM Internasional

Dalam demo tersebut, masa Partai Buruh mengusung sembilan isu tuntutan. Adapun kesembilan tuntutan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Buruh menolak Undang-undang Kitab Hukum Pidana (KUHP)

2. Buruh menolak UU Cipta Kerja

3. Buruh menuntut reformasi agraria dan kedaulatan pangan

4. Buruh menuntut disahkannya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)

5. Buruh menolak upah murah

6. Buruh menolak outsourcing (pegawai kontrak)

7. Buruh menuntut jaminan makanan, pendidikan, perumahan, air bersih, pengangguran

8. Buruh menutur pemberantasan korupsi

9. Buruh menuntut pemerintah mengusut tuntas semua kasus pelanggaran HAM yang sudah direkomendasikan oleh Komnas HAM