Pakde Karwo Ogah Kampanye untuk Khofifah

Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo memastikan dirinya ogah menjadi juru kampanye (jurkam) bagi Khofifah Indar Parawansa meskipun partainya hampir pasti akan mengusung menteri sosial ini menjadi calon gubernur Jawa Timur.

"Saya tidak mau menjadi jurkamnya Bu Khofifah. Saya sudah minta izin Ketum DPP (Partai Demokrat) dan disetujui. Ketum tidak mempermasalahkan itu karena saya sudah dua periode mendampingi Gus Ipul," kata Soekarwo pada Kamis 1 November 2017.

Pakde Karwo mengaku ogah menjadi jurkam Khofifah karena ingin menjalankan tugas dan fokus menjaga keamanan dan kenyamanan saat digelarnya Pilkada serentak di Jawa Timur pada 2018 nanti. 

Sebagai Gubernur, menjaga keamanan dan kondusifitas Jawa Timur jauh lebih penting dari apapun, karena menyangkut kepentingan nasional.

"Jika Jatim bergejolak, dampaknya tidak hanya Jatim tapi secara nasional. Makanya Pilkada serentak di Jatim harus aman dan kondusif," ujarnya.

Pakde juga kawatir jika aktif berkampanye maka tugas-tugasnya sebagai gubernur akan terbengkalai. "Khawatirnya ada yang tanya, Pakde kok jenengan partai banget, bukan Jatim banget kenapa? Apalagi, saya bersama Gus Ipul hampir 10 tahun memimpin Jatim. Ya tenggang rasalah," kata dia.

Menurut Pakde Karwo, secara pribadi dirinya juga bisa saja mendukung calon lain walaupun partai telah menetapkan dukungan ke salah satu calon. Sebab dirinya saat ini bukanlah ketua umum yang harus sejalan dengan keputusan partai. 

"Saya bukan ketua umum. Kalau saya ketua umum, secara pribadi dan partai harus jadi satu. Karena saya tidak ketua umum, saya secara pribadi bisa kemana, partai kemana," kata dia.

Dalam kesempatan ini, Pakde tetap mengaku akan mensuport penuh Gus Ipul, meskipun partainya tidak mendukung Gus Ipul. "Bentuk supportnya apa, ya pribadi. Kalau dia tidak punya rokok, ya saya beri. Ini bantuan pribadi," ujar Pakde.

Apakah Pakde Karwo sudah berkomunikasi politik dengan Khofifah?. "Soal komunikasi politik membahas Pilgub Jatim itu levelnya di DPP partai. Tapi kalau kapasitas sebagai Menteri Sosial, sering bertemu dan membahas persiapan HKSN (Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional) berkali-kali," kata dia.

Sementara itu terkait dukungan partai Demokrat ke Khofifah, Pakde memastikan jika calon wakil dari Partai Demokrat adalah sebuah keharusan karena Partai Demokrat di Jawa Timur memiliki 13 kursi. 

"Kalau wakilnya harus dari Patai Demokrat, itu sudah menjadi fatsun politik. Partai yang jumlah pendukungnya lebih besar diberikan hak untuk menentukan. Itu berlaku umum. Jika Bu Khofifah bukan dari Partai Demokrat, wakilnya harus dari Partai Demokrat. Untuk nama, masih belum ditentukan," kata mantan Sekdaprov Jawa Timur ini. (wah)