Pakar Telematika: Jangan Bohongi Rakyat dengan Data Abal-abal
Pakar telematika Indonesia Roy Suryo mengingatkan para pendukung pemilihan umum 2024 diundur dan perpanjangan masa jabatan presiden, jangan membohongi rakyat dengan data palsu alias abal-abal.
Klaim dukungan penundaan pemilihan 2024 dari 110 juta orang di media sosial seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dinilai sebagai hal mustahil, kecuali ada mark up alias penggelembungan data.
"Mari kita jujur pada rakyat. Ingin berkuasa lagi silakan. Tapi harus dengan cara yang baik dan benar. Jangan menabrak rambu-rambu konstitusi," kata Roy, Minggi 13 Maret 2022.
Ia juga heran ada partai anak muda yang menolak pemilu ditunda, tapi mendukung Jokowi dipilih kembali untuk ketiga kalinya. "Sama juga bohong," ujarnya.
Akun Twitter soal Masa Presiden
Pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, menyebut hanya 10.852 akun Twitter yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam pembicaraan jabatan presiden tiga periode dengan mayoritas menolak.
Ia menambahkan, dari 18 juta pengguna Twitter di Indonesia, hanya sekitar 10 ribu atau 0,055 persen yang aktif bicara mengenai perpanjangan masa jabatan presiden.
"Padahal user Twitter paling cerewet soal politik. Apalagi user kanal lain seperti IG, FB, persentase bisa lebih sedikit. 110 juta sepertinya impossible," ujar Ismail dalam akun Twitter pribadinya @ismailfahmi dan diizinkan untuk dikutip media massa resmi.
Ia mengakui pengguna Facebook di Indonesia tahun lalu mencapai 140 juta. Namun demikian, dengan asumsi 0,055 persen aktif bicara mengenai perpanjangan masa jabatan presiden, maka diperoleh 77 ribu pengguna Facebook terlibat dalam pembicaraan isu tersebut.
Mark-Up Data
"Mark up 10x = 777 ribu. Mark up 100× = 7,7 juta. Markup 1000x = 77 juta. Jadi, impossible ada 110 juta yang ikut aktif bicara, kecuali di-mark up 1000x lebih datanya," ungkap kata Ismail Fahmi.
Roy maupun Ismail Fahmi mendesak Luhut untuk membuktikan klaim banyak warga yang menghendaki Pemilu 2024 ditunda.
Ia menyinggung temuan sejumlah lembaga survei yang justru menepis klaim Luhut tersebut.
Pengamat sosial politik Rocky Gerung, secara terpisah mengatakan, Presiden Jokowi dan kabinetnya termasuk para pembantunya seperti Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli akan tersingkir pada Pemilu 2024.
Karena itu ia kemudian merekayasa aturan bagaimana caranya bisa mempertahankan kekuasaan dan kemapanannya. Jokowi dan kroni kroninya tidak ikhlas meninggalkan jabatannya. "Kalau bisa ingin berkuasa seumur hidup atau selama lamanya seperti di era Bung Karto dan Soeharto," kata Rocky Gerung.