Pakar Sebut Komunikasi Pejabat Pusat Tangani Covid-19 Semrawut

Pakar Komunikasi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Dr Suko Widodo menyebut, perlu ada perbaikan cara komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19. Terutama terkait kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3-4 di Jawa dan Bali.

Suko menyebut, jika komunikasi yang dipertontonkan oleh para pejabat pusat begitu semerawut membuat masyarakat menjadi bingung dan banyak yang menentang aturan yang ada. Apalagi, dalam pernyataannya pada sidang kabinet terbatas lalu saat mengevaluasi PPKM Darurat, Presiden Joko Widodo mengeluhkan komunikasi publik para pejabat.

“Pemerintah saat ini lebih banyak menyampaikan instruksi. Bukan malah mendengarkan apa yang dirasakan rakyat. Komunikasi itu bukan sekadar bicara, tetapi juga wajib mendengarkan suara masyarakat," kata Suko, Jumat 23 Juli 2021 siang.

Mestinya, kata Dosen Komunikasi Unair itu, komunikasi publik harus dikelola secara profesional. Dimulai dengan memahami karakter dan kondisi masyarakat. Bahkan, jika perlu melakukan riset untuk mengetahui persis kondisi warga dan tidak hanya mengandalkan perkiraan saja.

Dalam situasi darurat ini, menurutnya pemerintah jangan hanya menjadi tukang menginstruksi. Tetapi juga harus bisa berkolaborasi. "Karena nyatanya apa yang dilakukan pemerintah juga masih belum memenuhi harapan. Bahkan tak jarang menambah beban masyarakat," katanya.

Untuk itu, saat ini dibutuhkan solidaritas bersama. Masyarakat juga perlu dilibatkan total menjaga kesehatan dan menghindari covid. Karena itulah, komunikasi publik sangat essensial dalam upaya membangun solidaritas masyarakat mengatasi Covid-19.

Di sisi lain, Suko menyatakan jika komunikasinya tak segera diperbaiki, maka tingkat kepercayaan kepada presiden maupun pemerintah bisa runtuh. Saat ini saja, sebagaimana riset Lembaga Survey Indonesia (LSI) tentang kepercayaan pada Pak Jokowi dibawah hanya 43 persen.

Suko pun tak menampik siapapun yang jadi pemimpin saat ini berat. Maka Suko menyarankan agar fungsi komunikasi dimaksimalkan dengan cara-cara yang tepat untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

Ia menyarankan, agar Satgas Covid-19 yang dilapangan dilatih berkomunikasi. Agar bisa sabar dan tidak mudah terpancing reaksi warga di lapangan. Kemudian, melakukan pendekatan personal kepada para tokoh potensial yang berseberangan dengan kebijakan.

"Terakhir buat pusat komunikasi publik, yang menyadiakan multi platform, serta sediakan data akurat dan layanan yang komunikatif dengan melakukan kerja sama dengan lembaga media," pungkasnya.