Pakar Ekonomi: Naiknya Harga Beras Dampak El Nino Belum Usai

Pakar Ekonomi Universitas Airlangga (Unair), Gigih Prihantono mengatakan, harga beras premium melambung tinggi dampak fenomen El Nino yang menyebabkan gagal panen.

Terkait kucuran bantuan sosial (bansos) beras yang dilakukan oleh Pemerintah saat Pemilu, disebut Gigih tak ada hubungannya dengan kenaikan harga beras premium.

"Kalau untuk harga beras premium naik memang masyarakat harus sabar dulu, karena ada El Nino yang sudah diperingatkan sejak September 2023 lalu dan efeknya memang sekarang ini," tuturnya ke Ngopibareng.id.

Dilansir dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), intensitas El Nino terus menguat sejak awal bulan Juli 2023 lalu. BMKG juga memprediksi bahwa puncak dampak El Nino akan dirasakan pada Agustus sampai September 2023.

Fenomena El Nino sendiri menyebabkan kondisi kekeringan pada sejumlah wilayah di Indonesia. Wilayah yang terdampak El Nino dapat berpotensi mengalami musim kering yang ekstrem.

Menurut sepengetahuan Gigih, mengantisipasi dampak El Nino pada bahan pangan, terutama beras, sebenarnya pemerintah sudah berupaya dengan mendatangkan beras dari India. Tetapi, ungkapnya hal tersebut tidak serta merta langsung bisa menstabilkan harga beras.

Gigih memprediksi, dengan kondisi harga beras premium yang terus naik masyarakat akan mampu bertahan hingga tiga bulan ke depan sampai panen datang.

"Saya pikir daya beli masyarakat kita cukup kuat, anggaplah intervensi yang diberikan sekarang terus dilakukan maka masyarakat bisa bertahan hingga tiga bulan mendatang sampai panen. Karena panen mundur akibat El Nino," ungkapnya.

Langkah Pemerintah

Gigih menilai langkah Bulog, pemerintah daerah, dan jajarannya dengan melakukan operasi pasar dan pasar murah adalah langkah yang tepat di situasi saat ini.

"Saya rasa tidak ada intervensi lain yang bisa diberikan saat ini selain dua hal tersebut. Mau dikasih uang tidak mungkin karena nanti juga akan dibelikan barang. Betul memang intervensinya tepat," jelasnya.

Meski demikian, Gigih memberi catatan bahwa intervensi yang diberikan harus memperhatikan kualitas barang. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan kualitas yang baik dengan harga yang terjangkau.

"Seperti beras misalnya harus dilakukan pengecekan ulang oleh Bulog supaya yang diberikan ke masyarakat, kualitasnya bagus. Jadi kualitas diutamakan seperti keluhan masyarakat," tandas Gigih.