Pakar dan DPRD Surabaya Beri Rapor Dua Tahun Kepemimpinan Eri
Walikota Surabaya, Eri Cahyadi sudah dua tahun pemimpin, sejak resmi dilantik pada 26 Februari 2021 lalu. Pengamat politik serta anggota DPRD Surabaya Reni Astuti memberikan penilaian atas kinerja Eri Cahyadi.
Akademisi Universitas Trunojoyo Madura (UTM) sekaligus peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC), Surokim Abdussalam mengatakan, sejauh ini kepemimpinan Eri Cahyadi sudah memenuhi sebagian besar ekspektasi warga Surabaya.
"Hal ini bisa dilihat dari survei SSC per Januari 2023, yang menunjukkan kepuasan publik Surabaya terhadap kinerja Walikota Surabaya sebesar 79,6 persen, dan Wakil Walikota Surabaya sebesar 73,3 persen. Sementara yang menyatakan tidak puas terhadap kinerja walikota hanya sebesar 13,4 persen, dan wakil walikota sebesar 19,7 persen, saya rasa paling tidak sudah bisa menggambarkan kinerjanya," papar Surokim, Senin, 27 Februari 2023.
Surokim berpendapat dari hasil survei selama ini, kinerja walikota dan wakilnya dinilai cukup baik oleh masyarakat. Tetapi, tantangan kedepan juga semakin berat.
"Terutama dalam mempertahankan Surabaya hijau dan peningkatan pelayanan hak dasar warga kota khususnya kesehatan, pendidikan dan lapangan usaha," ungkapnya.
PR Eri Cahyadi
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti. Dalam siaran tertulis yang diterima Ngopibareng.id, Reni menyebut ada lima tren positif yang terjadi dalam kepemimpinan Eri dan Armuji.
Tren tersebut antara lain, pelayanan publik, bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan serta kestabilan sosial dan politik. Menurut, politisi perempuan dari PKS tersebut, secara kasat mata pelayanan publik cenderung semakin membaik.
"Hal ini ditunjukkan melalui berbagai ruang komunikasi antar warga dan kepala daerah. Mulai dari membuka ‘Sambat Nang Cak Eri’ di Balai Kota. Kemudian tersedia pula kanal wargaKu. Lalu pelayanan hingga tingkat RW," jelas Reni.
Meski demikian, Reni juga tak menutup mata bahwa ada beberapa hal yang harus menjadi fokus perhatian. Hal-hal tersebut didapatkan dari aduan masyarakat juga temuan saat anggota DPRD melakukan sidak.
Hal yang harus menjadi fokus Pemkot Surabaya kedepan adalah penanganan kemiskinan, pengangguran, banjir, kemacetan, dan pendapatan daerah.
"Pengangguran masih jadi problem kota. Berkaca pada tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Surabaya yang meski secara angka menurun 2 persen dari tahun sebelumnya namun masih menyisakan persoalan," ungkapnya.
Persolan yang dimaksud Reni adalah Surabaya masih masuk dalam sepuluh besar peringkat pengangguran di Jawa Timur. "Bila dikonversi, 7,62 persen TPT tahun 2022 setara dengan 114 ribu orang. Selain itu, raihan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 82,74 persen tertinggi se-Jatim di tahun 2022 namun belum mampu merangsek naik ke jajaran lima besar nasional," jelasnya.
Di samping itu, persolan banjir di beberapa wilayah juga masih menjadi hal mengkhawatirkan bagi sebagian masyarakat. Pasalnya, bila Surabaya diguyur hujan deras satu hingga dua jam sudah terlihat banjir di ruas-ruas jalan.
"Begitu pula isu kemacetan pun mengalami stagnasi, masih belum ada progress berarti. Kalaupun tahun ini benar-benar mendapat perhatian maka harapannya ada perubahan yang dapat dirasakan masyarakat," tambahnya.
Ia menambahkan, tahun 2023 menjadi kesempatan akhir untuk kepemimpinan periode ini, mereka punya waktu penuh selama 12 bulan, karena 2024 sudah masuk masa pemilu dan pilkada.
"Saya berharap dan mendorong kinerja pemkot semakin membaik untuk kesejahteraan warga Surabaya. Program dan janji kepala daerah tertunaikan," tandasnya.