PAD Pasir Harus Dijaga Jangan Sampai Hilang
Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pertambangan pasir di Lumajang diminta terus diawasi agar tidak kehilangan potensi pendapatan. Hal itu disampaikan Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Edi Suryanto usai berkeliling dengan Bupati Lumajang Thoriqul Haq ke lokasi pertambangan pasir di Lumajang, Kamis 23 September 2021.
Kunjungan rombongan KPK yang dipimpin oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama ke Lumajang dalam rangka monitoring dan evaluasi rutin terhadap tata kelola pemerintahan di daerah. Selain Lumajang, juga ada 9 pemerintah daerah yang mendapatkan kunjungan serupa.
"Pasir sebagai andalan dari Kabupaten Lumajang, belum lagi kedepan 2 proyek besar berharap dari pasir Lumajang makanya kami mendorong benar-benar ditata dan dijagain supaya pajaknya tidak hilang," ujar Edi Suryanto.
Dua proyek dimaksud adalah pembangunan tol Probolinggo-Banyuwangi dan Bandara Kediri yang membutuhkan pasir dari Lumajang. Melihat potensi PAD yang besar dari itu, ia meminta agar hal ini dapat dimaksimalkan oleh Pemkab Lumajang.
Dari hasil evaluasinya ia mengapresiasi langkah Pemkab Lumajang yang telah mempersiapkan segala mekanisme tata kelola pertambangan pasir di Lumajang.
"Sudah ada rencana dan inovasi dari bupati, ini merupakan terobosan yang bagus salah satunya Stockpile Pasir Terpadu ini luar biasa," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Cak Thoriq menjelaskan bahwa pemkab mempersiapkan tata kelola pertambangan pasir di Lumajang, mulai dari pertambangan, jalan tambang hingga mempersiapkan Stokpile Pasir Terpadu.
"Stokpile terpadu on progress berjalan kami juga meminta saran mekanisme perpajakan yang satu sistem dengan tata kelola stockpile terpadu," jelas bupati.
Bupati menjelaskan, stokpile pasir terpadu direncanakan dapat dimulai dalam jangka waktu satu bulan ke depan.
"Semua jadi satu di stokpile pasir terpadu, mereka (pemilik stockpile) tinggal pindah saja, bukan untuk satu dua orang bukan untuk kelompok manapun, mereka yang sudah memiliki stokpile tinggal pindah saja," terang bupati.