NU dan PDIP Satu Frekuensi Jaga NKRI, Ini Faktanya

Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar mengingatkan, saat ini ada dua agenda yang menjadi perhatian ormas yang dipimpinnya. Yakni, menangkal radikalisme dan peningkatan ekonomi umat.

Itulah agenda yang harus diperjuangkan bersama. PDIP Jatim adalah mitra strategis bagi NU untuk memperjuangkan dua agenda kebangsaan tersebut.

"Sekarang ini penyebaran radikalisme cukup masif. Lewat media sosial, lembaga pendidikan, bahkan merambah birokrasi. Tentu kita harus sama-sama menjaga NKRI. NU dan PDIP satu frekuensi untuk menjaga keindonesiaan," kata pengasuh Ponpes Sabilurrosyad Malang itu.

Ia mengungkapkan hal itu, saat tampil menjadi pembicara pada Konferensi Daerah (Konferda) V di Surabaya, Rabu, 24 Juli 2019. Hadir pada Konferda V DPD PDIP Jatim dua perwakilan DPP, yaitu Djarot Saiful Hidayat dan Sri Rahayu yang masing-masing menjabat sebagai ketua di tingkat pusat.

Dari tokoh tingkat provinsi, hadir Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar serta sejumlah pimpinan partai politik tingkat wilayah.

Kiai Marzuki menambahkan, relasi NU dan kaum nasionalis sudah terentang panjang, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.

"Dalam mengambil keputusan atau menyikapi suatu fenomena, Bung Karno kerap sowan ke para ulama, kepada Mbah Hasyim Asyari (pendiri NU). Relasi religius nasionalis, nasionalis religius ini harus terus dipupuk untuk menjaga dan menyejahterakan bangsa," ujarnya.

"Bahkan kalau dibutuhkan, kepengurusan PDIP bisa dari sosok-sosok NU," imbuhnya.

"Dalam mengambil keputusan atau menyikapi suatu fenomena, Bung Karno kerap sowan ke para ulama, kepada Mbah Hasyim Asyari (pendiri NU). Relasi religius nasionalis, nasionalis religius ini harus terus dipupuk untuk menjaga dan menyejahterakan bangsa," ujar Kiai Marzuki Mustamar.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi kembali dipercaya memimpin DPD PDI Perjuangan provinsi setempat periode 2019-2024.

"Ini suatu kepercayaan dari partai dan ketua umum bahwa kami diberi tugas lagi," ujar Kusnadi ditemui usai Konferda V di Surabaya.

Selain Kusnadi sebagai ketua, forum yang sama menghasilkan Sri Untari Bisowarno sebagai sekretaris dan Wara Sundari Renny Pramana sebagai bendahara.

Hasil tersebut tertuang pada surat DPP PDIP Nomor 5473/IN/DPP/VII/2019 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

Pada surat sama, DPP menginstruksikan kepada ketiga nama tersebut melaksanakan rekomendasi kemudian ditetapkan dan disahkan pada Konferda PDIP Jatim.

Selain itu, DPP juga menginstruksikan kepada ketua terpilih bersama-sama dengan tim formatur menyusun kepengurusan serta melaporkan hasil konferda kepada pusat untuk selanjutnya dibuatkan surat keputusan tentang struktur, komposisi dan personalia DPD PDIP Jatim selama lima tahun ke depan.

Terpilihnya ketiga nama tersebut berarti tak ada perubahan di tubuh pengurus inti di periode 2014-2019.

Menurut Kusnadi, pihaknya tidak tahu jika dipercaya kembali memimpin PDIP Jatim oleh ketua umum dan ke depan berkomitmen bisa mempertahankan segala sesuatu yang baik, seperti kegotongroyongan serta kebersamaan.

"Sehingga mampu meraih apa yang bisa peroleh pada 2019, baik itu Pemilu legislatif maupun Pilpres," ucapnya. (adi)