Nilai 9 Untuk Setahun Pemerintahan Khofifah

Tepat satu tahun pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak memimpin Jawa Timur. Partai Golkar sebagai partai besar di Jawa Timur menilai ada sejumlah catatan positif sepanjang tahun pertama pemerintahan Khofifah.

"Skala 1-10, nilai pemerintahan Khofifah di tahun pertama adalah 9,” kata Sekretaris DPD Golkar Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak, pada wartawan, Senin, 10 Februari 2020.

Menurut Sahat, nilai 9 ini kebetulan cocok dengan lambang bintang sembilan Nahdlatul Ulama (NU) yang juga merupakan organisasi dari Khofifah yang kini masih menjabat sebagai Ketua Muslimat NU.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur ini mengatakan, satu di antara tolok ukur keberhasilan Khofifah adalah konsistensi pemerintah provinsi dalam menggelontorkan APBD yang berfokus pada pengembangan SDM.

Di antaranya anggaran pendidikan dan kesehatan yang besarnya mencapai lebih dari 35 persen dari total APBD tahun 2020 (total APBD Jawa Timur Rp35,1 triliun). "Apabila dibandingkan dengan provinsi lain, apakah ada yang sebesar komitmen pengembangan SDM di Jatim?,” ujarnya.

Sahat menilai Khofifah mampu membaca garis haluan pemerintah pusat, yang juga berfokus pada pengembangan SDM. Hal ini cukup relevan, mengingat Khofifah juga mantan Menteri Sosial di era periode pertama Presiden Joko Widodo.

Tak hanya soal program, Gubernur juga dinilai berhasil dalam mengonsolidasikan jajaran pemerintah daerah dan provinsi. Konsolidasi tersebut tetap pada haluan kepentingan nasional di bawah pemerintahan pusat.

"Di dalam beberapa keputusan pemerintah pusat yang sensitif, Gubernur selalu bisa berkoordinasi dengan pemerintahan pusat untuk mengantisipasi gejolak di daerah," ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur ini.

Ia lantas menjelaskan berbagai tantangan pemerintah provinsi ke depan. Di antaranya, mengawal implementasi Peraturan Presiden (Perpres) 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi.

Dalam Perpres tersebut tercantum 218 proyek strategis di Jawa Timur. "Ini menjadi pijakan startegis yang menjadi perhatian bersama untuk pembangunan pada tahun yang akan datang," katanya.

"Karena besarnya anggaran untuk realisasi proyek ini, tak mungkin hanya bersumber pada APBN atau APBD. Ini perlu kerja bersama untuk menggandeng pihak ketiga," katanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri, saat ini terus menggenjot perdagangan lintas provinsi. Awal tahun ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mulai melakukan roadshow dengan menemui sejumlah kementerian.

"Pada hasil roadshow dengan Bapak Wapres, KH Ma’ruf Amin lalu, kami diminta untuk memetakan daerah yang diprioritaskan. Tentu ini akan menjadi perhatian kita semua,” katanya.