Netizen India Marah, Pemerintah Sensor Cuitan Covid di Twitter

Twitter memblokir sejumlah konten tentang Covid-19 untuk muncul di India yang sedang dilanda tsunami Covid-19. Twitter menyebut tindakan mereka mengikuti instruksi dari pemerintah setempat. Upaya sensor itu memantik kemarahan dari warganet.

Kabar tersebut tersebar di Lumen, basis data online yang melacak perintah pemerintah terkait konten online. Twitter tak menyebut konten mana saja yang telah diturunkan mengikuti permintaan pemerintah. Namun laporan media menyebutkan di antaranya adalah cuitan dari politisi di Bengal Barat yang meminta pertanggungjawaban PM Narendra Modi atas kematian pasien Covid-19. Serta cuitan aktor yang mengkritik PM Modi yang menggelar kampanye ketika Covid-19 sedang mengganas.

Pemerintah India menyebut jika konten terlarang mampu memancing kepanikan. "Kami tak bisa mengizinkan berita merugikan negara," kata juru bicara BJP, Gopal Agarwal.

Sementara Twitter mengaku mereka akan memeriksa konten yang mengandung "permintaan hukum yang valid", sesuai dengan permintaan pemerintah India yang mengacu pada Undang-Undang Teknologi 2000.

"Jika itu diputuskan ilegal di wilayah hukum tertentu, tapi tidak melanggar aturan Twitter, maka kami memblokir konten itu hanya di India saja," kata pernyataan resmi Twitter.

Tindakan tersebut memancing kemarahan netizen yang menganggap sensor tak tepat diterapkan di India yang sedang mengalami bencana kemanusiaan. Netizen mengutuk fokus pemerintah yang alih-alih melawan Covid-19, justru berupaya membungkam informasi. "Sangat terkutuk," kata akun @ens_socialis.

Selain mengutuk pemerintah, netizen India juga menyalahkan Twitter yang mau mematuhi permintaan pemerintah. Mereka menyebut Twitter terlibat dalam upaya sensor yang didorong pemerintah. (Bbc)