Nestapa Muncar: Ketika Lemuru Pergi, Industri Rakyat Ikut Mati
Oleh: Oki Lukito
Muncar di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, pernah menjadi simbol kejayaan perikanan Indonesia. Pelabuhan ini dikenal sebagai salah satu sentra pendaratan ikan terbesar di Tanah Air, dengan denyut ekonomi yang hidup selama 24 jam. Ribuan nelayan melaut, ratusan kapal bersandar, dan puluhan industri pengolahan ikan, mulai dari skala rumah tangga hingga industri besar bergerak dalam satu rantai ekonomi yang saling menghidupi.
Di tengah keberhasilan pemerintah mendorong hilirisasi industri perikanan dan meningkatnya ekspor produk olahan, terdapat ironi yang tidak boleh diabaikan. Industri besar masih mampu bertahan karena memiliki akses terhadap bahan baku impor. Sebaliknya, industri pengolahan ikan skala rumah tangga di Muncar justru berguguran akibat hilangnya ikan lemuru dari perairan Selat Bali.
Sekitar satu hingga dua dekade lalu, kampung-kampung nelayan di Muncar dipenuhi usaha pemindangan, pengasinan, pengasapan, hingga tepung ikan yang dikelola keluarga. Modal mereka sederhana. Mereka membeli hasil tangkapan nelayan yang baru merapat, mengolahnya secara tradisional, kemudian memasarkannya ke berbagai daerah. Aktivitas tersebut menciptakan lapangan kerja bagi perempuan, pemuda, hingga masyarakat sekitar tanpa memerlukan investasi besar. Namun ketika populasi lemuru terus menurun, seluruh mata rantai ekonomi rakyat itu ikut runtuh.
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penurunan stok lemuru bukan disebabkan oleh satu faktor tunggal. Eksploitasi berlebihan pada masa lalu telah mengurangi kemampuan populasi untuk pulih. Penangkapan ikan yang kurang terkendali mempercepat penurunan stok. Di sisi lain, pencemaran pesisir akibat limbah industri dan sampah domestik memperburuk kualitas habitat. Krisis iklim kemudian menjadi faktor yang mempercepat perubahan dengan mengubah suhu permukaan laut, pola arus, dan distribusi plankton yang menjadi sumber makanan utama lemuru.
Akibatnya, ikan bermigrasi menjauh dari wilayah tangkapan tradisional nelayan Muncar. ini mengingatkan kita pada kisah Bagansiapiapi di Riau yang pernah menjadi pelabuhan perikanan terbesar di Asia Tenggara. Kejayaannya runtuh akibat kombinasi eksploitasi berlebihan, penggunaan alat tangkap destruktif, kerusakan kawasan mangrove, sedimentasi, dan perubahan lingkungan. Kini Muncar menghadapi ancaman serupa apabila pembelajaran dari masa lalu tidak segera diterapkan.
Perusahaan pengolahan berskala besar masih memiliki kemampuan mengimpor ikan beku dari India, Pakistan, maupun Tiongkok sehingga mesin produksi tetap berjalan dan pasar ekspor tetap terlayani. Sebaliknya, industri rumah tangga tidak memiliki modal, fasilitas penyimpanan dingin, jaringan logistik, maupun kemampuan memenuhi persyaratan administrasi impor. Ketimpangan akses tersebut menciptakan jurang yang semakin lebar antara industri besar dan pelaku usaha rakyat.
Akibatnya, satu per satu usaha keluarga di Muncar tutup. Banyak pelaku usaha beralih menjadi buruh pabrik, pekerja serabutan, atau merantau ke luar daerah. Padahal yang hilang bukan sekadar unit usaha, tetapi juga pengetahuan lokal, tradisi pengolahan ikan, dan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir yang telah diwariskan lintas generasi.
Karena itu, keberhasilan hilirisasi tidak cukup hanya diukur dari nilai ekspor atau kapasitas produksi industri besar. Hilirisasi sejatinya harus mampu menciptakan nilai tambah yang dinikmati secara merata oleh seluruh pelaku usaha, termasuk nelayan kecil dan industri rumah tangga.
Pemerintah perlu memandang persoalan Muncar secara lebih komprehensif. Pemulihan stok ikan harus menjadi prioritas melalui pengelolaan perikanan berbasis kuota, perlindungan daerah pemijahan, rehabilitasi ekosistem pesisir, pengendalian pencemaran, dan pengawasan terhadap praktik penangkapan yang tidak berkelanjutan. Tanpa pemulihan sumber daya ikan, seluruh kebijakan hilirisasi hanya akan bertumpu pada bahan baku impor.
Di sisi lain, industri rumah tangga juga memerlukan keberpihakan yang nyata. Pemerintah dapat memfasilitasi akses terhadap bahan baku alternatif, membangun cold storage komunal, memperluas pembiayaan berbunga rendah, memperkuat koperasi nelayan, serta mendorong diversifikasi produk berbasis jenis ikan lain yang lebih tersedia. Pendampingan teknologi pengolahan dan pemasaran digital juga menjadi kebutuhan mendesak agar usaha kecil mampu bertahan menghadapi perubahan.
Krisis lemuru di Muncar bukan semata persoalan berkurangnya hasil tangkapan. Ini adalah cermin bagaimana kerusakan ekosistem laut dapat menjalar menjadi krisis ekonomi, sosial, bahkan budaya. Ketika ikan menghilang, yang ikut lenyap bukan hanya mata pencaharian, tetapi juga identitas sebuah kawasan pesisir.
Muncar tidak boleh bernasib sama seperti Bagansiapiapi, yang kini lebih sering dikenang sebagai cerita kejayaan masa lalu daripada sebagai pusat ekonomi perikanan. Masih ada kesempatan untuk menyelamatkan Muncar, tetapi waktu terus berjalan.
Keberhasilan pembangunan kelautan tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi dan tingginya ekspor, melainkan juga oleh kemampuan negara menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan sumber daya, dan keadilan bagi masyarakat pesisir. Jika industri rakyat terus berguguran sementara industri besar tetap bertahan dengan mengandalkan impor, maka sesungguhnya yang sedang kita bangun bukanlah kedaulatan maritim, melainkan ketimpangan yang semakin dalam.
*Oki Lukito, Ketua Forum Masyarakat Kelautan, Maritim, dan Perikanan