Nasib Pembangunan IKN Tahun Ini Macet karena Efisiensi

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan belum ada anggaran yang terealisasi untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Saat ini, ia juga masih mengurus finalisasi anggaran Kementerian PU yang dipotong menjadi Rp 29,57 triliun imbas instruksi efisiensi dari Presiden Prabowo Subianto.

“Anggaran itu (anggaran infrastruktur) diblokir semua,” kata Dody saat ditemui usai rapat bersama Komisi V DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Kamis, 6 Februari 2024. “Progresnya buat beli makan siang Pak Menteri.”

Adapun pada 2024, Kementerian PU menggelontorkan Rp 40,29 triliun untuk proyek ibu kota baru di Kalimantan Timur. Realisasi anggaran untuk IKN ini tersebar di empat sektor, yakni Sumber Daya Air senilai Rp 1,45 triliun; Bina Marga Rp 18,32 triliun; Cipta Karya Rp 12,09 triliun; dan Perumahan senilai Rp 8,43 triliun.

Di sektor Sumber Daya Air, Kementerian PU membangun pengendalian banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Sanggai 1A lanjutan, pengendalian banjir Sungai Sepaku, Sungai Sanggai, Sungai Seluang dan Tengin, serta pengendalian banjir Sungai Pemaluan.

Selain itu, Kementerian PU melakukan penyempurnaan dan penataan kawasan Benungan Sepaku Sempi serta pembangunan Embung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan DAS Pemaluan.

Di sektor Bina Marga, Kementerian PU membangun jalan akses menuju masjid di Kawasan IKN dan dermaga logistik, Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat dan timur, jalan feeder (distrik) di Kawasan IKN, Jalan Tol Seksi 1, Seksi 3A, Seksi 3B, Seksi 5A, Seksi 5B-1, Seksi 5B-2, Seksi 6A, Seksi 6B dan Seksi 6C-1.

Selain itu, Kementerian PU melakukan pembangunan runway Bandara VVIP, Jalan Tol Seksi 1 Bandara Sepinggan-Tol Balsam, duplikasi Jembatan Pulang Balang Bentang Pendek II, serta jalan akses Bandara VVIP.

Berikutnya, di Sektor Cipta Karya, Kementerian PU membangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan bangunan pendukung Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku dan jaringan perpipaaannya; IPAL 1, 2, 3, KIPP IKN serta jaringan perpipaannya; TPST1 KIPP IKN.

Kemudian ada pekerjaan penataan Sumbu Kebangsaan tahap II, Sumbu Tripraja, dan pembnagunan Sistem Proteksi Kebakaran KIPP Tahap I, bangunan gedung pada Kawasan Istana Kepresidenan.

Ada juga pembangunan gedung dan kawasan Kantor Kementerian Koordinator, Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Kantor Kementerian PUPR, Kantor Otorita IKN, serta sarana dan prasarana pemerintahan II dan kawasan Beranda Nusantara.

Terakhir, di sektor Perumahan, Kementerian PU melakukan optimalisasi dan pengelolaan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN, HPK tahap II, dukungan Dormitory PSSI, smart technology rumah susun ASN dan Hankam, hunian vertical untuk personel TNI di IKN, serta hunian modular TNI.

Sebelumnya, Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro mengatakan, proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) membutuhkan anggaran Rp 466 triliun.

Menurutnya, skema pembiayaan IKN tidak akan seluruhnya bergantung kepada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Bagian terbesarnya justru dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (Public-Private Partnership) dan kontribusi atau investasi swasta," ujar Juri dikutip dari siaran pers KSP, Senin (28/6/2021).

"Perkiraan kasarnya, dari total dana sebesar Rp 466 triliun yang dibutuhkan, (pembiayaan dari) APBN hanya sekitar Rp 89,4 triliun. Lalu KPBU dan swasta Rp 253,4 triliun, sementara BUMN serta BUMD Rp 123,2 triliun," lanjutnya.

Juri mengakui bahwa persoalan anggaran ini menjadi tantangan tersendiri dalam pemindahan IKN.

Tantangan kedua adalah kondisi pandemi Covid-19 saat ini yang harus jadi prioritas pemerintah.

Meski begitu, kata Juri, perencanaan jangka menengah dan jangka panjang tetap harus dilakukan.

"Agar saat pandemi mereda, kita sudah bisa langsung lepas landas. Jangan sampai tidak ada persiapan atau bahkan kehilangan cita-cita sama sekali,” tuturnya.

Tantangan ketiga yakni terkait dukungan masyarakat.

Juri meminta perlunya kesadaran bersama untuk mewujudkan cita-cita pemindahan ibu kota negara.

“Jangan lupa, tahun 2045 atau memasuk 100 tahun Indonesia Merdeka, yaitu 24 tahun dari sekarang," tutur Juri.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim menjadi salah satu upaya agar wilayah di luar pulau Jawa bisa mengejar ketertinggalannya.

Dengan begitu, Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar, adil, maju dan sejahtera.

“Langkah ini merupakan cara revolusioner Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pemerataan ekonomi,” tutur Juri.

Dia lantas mengungkapkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal IV-2020.

Dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Rp15.434,2 triliun, pulau Jawa masih mendominasi dengan porsi 58,75 persen, diikuti Sumatera 21,36 persen, Kalimantan 7,94 persen, Sulawesi 6,66 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,94 persen, serta Maluku dan Papua 2,34 persen.

"Dari data itu, jumlah penduduk yang besar serta pembangunan infrastruktur yang sudah lebih dulu maju di pulau Jawa. Ibarat gula yang terus membuatnya menarik bagi investor dan juga masyarakat luar Jawa untuk mengadu nasib di Jawa," tambahnya.

Seperti diketahui, pemerintah berencana memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Terkait rencana itu, pemerintah resmi menyerahkan RUU IKN ke DPR setelah DPR reses pada Mei 2021.

Namun, hingga kini pembahasan RUU IKN masih berlangsung dan belum menjadi undang-undang yang baru.

Pada April 2021, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa telah memastikan lokasi titik Istana Negara untuk calon ibu kota negara baru yang baru berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.